Urbanus Beanal Minta Dishub Timika Tinjau Ulang Pembangunan Pagar Bandara Baru
Timika, Papua Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal, meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk meninjau kembali rencana pembangunan pagar di kawasan Bandara Baru Timika. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran adanya potensi dampak sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan bandara.
Menurut Urbanus, pembangunan pagar bandara semestinya dilakukan secara terukur dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai, batas pembangunan pagar seharusnya dimulai dari area portal bandara ke arah dalam, bukan melebar hingga ke jalan utama di kawasan Jalan Baru.
Urbanus menjelaskan, di sisi kanan dan kiri setelah portal bandara masih terdapat pemukiman masyarakat, termasuk perumahan warga yang telah lama berdiri dan menjadi akses utama aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Jika pembangunan pagar dilakukan terlalu jauh hingga mendekati atau bahkan menutup area tersebut, dikhawatirkan akan menghambat akses warga serta mengganggu mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
“Pembangunan pagar bandara memang penting untuk aspek keamanan dan penataan kawasan. Namun, batasnya harus jelas. Setelah portal bandara, di kanan dan kiri itu masih ada pemukiman masyarakat. Jangan sampai pagar dibangun terlalu melebar hingga ke jalan dan lingkungan tempat tinggal warga,” tegas Urbanus.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur publik harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya warga yang terdampak langsung. Menurutnya, keamanan bandara tetap bisa terjaga tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut.

Urbanus juga meminta agar Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bersama pihak pengelola bandara dan instansi terkait melakukan dialog terbuka dengan masyarakat setempat sebelum melanjutkan pembangunan. Langkah ini dinilai penting agar aspirasi warga dapat didengar dan solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Pemerintah daerah harus hadir untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai pembangunan yang niatnya baik justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat Papua Tengah, Urbanus berharap kebijakan pembangunan pagar Bandara Baru Timika dapat ditinjau ulang secara matang. Ia menegaskan, pembangunan harus tetap berjalan, namun dengan perencanaan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat sekitar. (RED-GALA MANDIRI)