Berita Daerah

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyepakati tujuh Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Non-APBD Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah yang berlangsung di ruang sidang DPRPT, Selasa (6/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby. Tujuh regulasi yang disepakati terdiri atas tiga Perdasus dan empat Perdasi. Penetapan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah melalui penyampaian rancangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), hingga pendapat akhir fraksi-fraksi. Diben Elaby mengatakan, persetujuan bersama antara DPRPT dan Pemprov Papua Tengah tidak hanya merupakan tahapan administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen kelembagaan dalam menghadirkan regulasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tiga Perdasus yang disepakati masing-masing mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Orang Asli Papua, Standar Kompetensi atas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Masyarakat Hukum Adat, serta Peradilan Adat. Menurut Diben, ketiga regulasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan. Perdasus mengenai pembudidaya ikan dan nelayan OAP diharapkan mampu membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sementara regulasi mengenai hasil hutan kayu dan bukan kayu pada masyarakat hukum adat diharapkan dapat memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat adat dalam ...