Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Peresmian produksi smelter emas milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3/2025) menuai perhatian luas. Pemerintah memandang proyek ini sebagai tonggak penting hilirisasi industri tambang nasional, sekaligus simbol kemandirian ekonomi Indonesia.
Namun, di balik perayaan tersebut, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N. R. Gobai, justru menyoroti adanya realitas yang berbanding terbalik—khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Mimika, wilayah asal sumber daya emas yang diolah.
Menurut Gobai, terdapat dua sisi yang sangat kontradiktif: di satu sisi negara merayakan keberhasilan industri dan peningkatan nilai tambah di Gresik, sementara di sisi lain masyarakat Mimika, terutama di wilayah pesisir, masih menghadapi dampak serius dari limbah tailing Freeport.
Euforia Smelter dan Pertanyaan Keadilan
Dalam pernyataannya, Gobai mengakui bahwa pembangunan smelter merupakan langkah strategis. Pemerintah melalui Menteri ESDM Bamelaut.ahadalia menyebut fasilitas ini mampu mengolah jutaan ton konsentrat menjadi puluhan ton emas setiap tahun. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas bahkan menargetkan produksi hingga 50 ton emas per tahun dalam kapasitas penuh.
Namun, Gobai mempertanyakan distribusi manfaat dari capaian tersebut.
“Smelter dibangun di Gresik, manfaat ekonominya dirasakan di Jawa Timur. Sementara masyarakat di Mimika tetap hidup dengan dampak tailing,” tegasnya.
Divestasi Saham: Harus Berdampak Nyata
Gobai juga menyinggung soal divestasi saham Freeport yang telah memberikan kepemilikan mayoritas kepada Indonesia. Ia menilai, tambahan kepemilikan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat di sekitar tambang.
Menurutnya, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika harus memastikan bahwa dividen dari saham tersebut benar-benar dialokasikan untuk:
pembangunan masyarakat adat
peningkatan kesejahteraan di wilayah terdampak
penguatan ekonomi lokal
Ia menegaskan bahwa pengelolaan porsi saham daerah harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Tailing Freeport dan Krisis di Wilayah Pesisir
Sorotan paling tajam disampaikan Gobai terkait persoalan tailing. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat di Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga masih menghadapi dampak serius dari pembuangan limbah tambang.
Beberapa sungai dilaporkan hilang atau tertutup sedimentasi, mengakibatkan:
terputusnya jalur transportasi tradisional
hilangnya sumber pangan lokal
meningkatnya risiko keselamatan akibat harus melaut
Selain itu, masyarakat juga menghadapi persoalan kesehatan, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga keterbatasan akses air bersih.
“Masyarakat bahkan harus mengandalkan air hujan atau menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih,” ungkap Gobai.
Kontradiksi yang Harus Diselesaikan
Gobai menilai kondisi ini sebagai ironi besar:
ketika banyak pihak memperebutkan dividen dan keuntungan dari Freeport, masyarakat yang terdampak langsung justru masih hidup dalam keterbatasan.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung.
Rekomendasi dan Desakan Kebijakan
Sebagai langkah konkret, Gobai menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pihak Freeport, antara lain:
pembangunan rumah layak bagi masyarakat di sekitar tambang
penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan
pembangunan sekolah berasrama dan layanan kesehatan, pembukaan akses transportasi, termasuk moda untuk wilayah dangkal
pengerukan jalur pelayaran yang terdampak sedimentasi
Selain itu, ia juga mendorong:
perbaikan sistem pengelolaan tailing
pembangunan industri pengolahan tailing berbasis ekonomi lokal
pelibatan pengusaha asli Mimika dalam pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi
Tak hanya itu, Gobai juga mengusulkan agar pemerintah mulai merencanakan pembangunan smelter di Mimika, sehingga nilai tambah tidak hanya terpusat di luar Papua.
Penutup
Bagi John N.R. Gobai, peresmian smelter di Gresik tidak boleh hanya menjadi simbol keberhasilan nasional, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi keadilan distribusi manfaat sumber daya alam.

“Jangan sampai yang menikmati hasil adalah pihak lain, sementara yang menanggung dampaknya tetap masyarakat Mimika,” tegasnya.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian industri, tetapi juga dari keberpihakan terhadap masyarakat yang paling terdampak. (RED-GALA MANDIRI)