NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tengah, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, sambutan Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa disampaikan oleh Asisten III Setda Papua Tengah, Vicktor Fun.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Papua Tengah sebesar 8 persen tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan langkah terukur melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat, penguatan UMKM hingga pengembangan sektor pariwisata.
“Target pertumbuhan ekonomi membutuhkan 8 persen. Karena itu, target tersebut harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan dalam sambutannya.
Ia mengatakan, APBD harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak menjadikan penyerapan anggaran semata-mata sebagai ukuran administratif, tetapi memastikan setiap belanja pemerintah memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Khususnya belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta program yang langsung menyentuh masyarakat harus dipercepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Menurut Gubernur, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi percepatan pertumbuhan ekonomi. Monitoring terhadap serapan anggaran setiap OPD, termasuk percepatan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah pada periode September hingga Desember, perlu mendapat perhatian serius.
Selain percepatan APBD, Gubernur menempatkan peningkatan investasi sebagai langkah strategis berikutnya. Papua Tengah, kata dia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan harus mampu diubah menjadi investasi produktif yang membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama perangkat daerah teknis diminta aktif melakukan pemetaan peluang investasi, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, serta memastikan proses perizinan dan pelaporan investasi berjalan dengan baik.
“Investasi harus memberikan kepastian, kemudahan dan keamanan bagi pelaku usaha, dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat Papua,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan investasi di Papua Tengah, seperti keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya logistik, kondisi keamanan, serta persoalan status lahan dan hak ulayat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi, tetapi harus dicarikan solusi secara bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak mungkin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperkuat konektivitas dan infrastruktur dasar.
Jalan, jembatan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Papua Tengah.
“Infrastruktur bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi dan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Pada aspek pengendalian harga, Gubernur Meki Nawipa memberikan perhatian terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi geografis Papua Tengah yang luas dan memiliki tantangan konektivitas menyebabkan biaya distribusi dan logistik menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.
Untuk itu, pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar atau gerakan pangan murah, serta kebijakan subsidi ongkos angkut perlu terus diperkuat.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan akses transportasi, tidak menanggung beban harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait, termasuk Bea Cukai, kepolisian dan perangkat daerah, sehingga aktivitas perdagangan dapat berjalan secara tertib sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal.
Gubernur juga menekankan pentingnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua Tengah. Pembangunan ekonomi, menurutnya, harus mampu membuka ruang yang lebih luas bagi anak-anak muda untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan dan kesempatan berusaha.
Program pelatihan berbasis kompetensi harus diarahkan sesuai kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi unggulan daerah. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan mampu terserap dalam dunia kerja.
Pada sektor produktivitas agraris, Gubernur menegaskan bahwa pertanian merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah. Masyarakat perlu didorong agar tidak hanya menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi secara bertahap mampu menghasilkan komoditas bernilai tambah dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
Dukungan terhadap produksi, penyediaan bibit, pendampingan penyuluh, pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan produktivitas harus dilakukan secara terintegrasi.
Sementara itu, pengembangan UMKM, manufaktur dan pariwisata juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi Papua Tengah.
Pemerintah perlu mendorong perubahan pola pembangunan ekonomi dari yang selama ini lebih banyak menjual bahan mentah menuju pengembangan produk lokal yang memiliki nilai tambah.
Berbagai komoditas dan produk lokal seperti kopi, ubi, garam, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan, noken, kerajinan tangan serta produk UMKM lainnya perlu didorong agar memiliki kualitas, kemasan, legalitas dan akses pasar yang lebih baik.
Dengan demikian, produk masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus pasar regional maupun nasional.
Gubernur berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan hasil rapat koordinasi tersebut sebagai pedoman dalam memperkuat sinergi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan ekonomi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai hanya oleh satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya.
“Target pertumbuhan ekonomi harus kita wujudkan melalui kerja nyata, koordinasi yang kuat dan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya. (RED-GALA MANDIRI)