NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya menggelar rapat paripurna persetujuan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini dilaksanakan pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Nabire.

Rapat paripurna tersebut dihadiri  unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRK Intan Jaya. Sementara dari pihak pemerintah daerah, tim TAPD hadir Wakil Bupati Intan Jaya Elias Igapa, S.E., Sekretaris Daerah (Sekda), serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat paripurna kali ini dikemas dalam dua agenda utama, yakni rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRK dan pihak eksekutif untuk mengevaluasi poin-poin persetujuan bersama atas pertanggungjawaban keuangan Pemda. Agenda kedua yakni penandatanganan dokumen persetujuan bersama secara resmi.

Agenda ini menjadi salah satu wujud nyata, upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat, seluruh anggaran yang digunakan bersumber dari Masyarakat dan Negara.

Wakil Bupati Intan Jaya, Elias Igapa, S.E., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada lembaga DPRK beserta seluruh perangkatnya.

Pemkab menilai DPRK telah bekerja keras mengawal dan melaksanakan sejumblah tahapan sebelumnya, hingga rapat paripurna persetujuan bersama ini, bisa terlaksana dengan baik.

Elias juga menanggapi dinamika yang terjadi selama proses pembahasan. Menurutnya, perbedaan pendapat, kritik, serta saran masukan yang muncul merupakan dinamika yang lumrah. Hal tersebut harus dilewati bersama oleh kedua belah pihak demi melahirkan keputusan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah Intan Jaya.

Di sisi lain, Ketua DPRK Intan Jaya, Yosep Tapani, S.E., memberikan catatan usai pelaksanaan rapat. Kepada awak media, Yosep menegaskan agar sejumlah koreksi yang disampaikan oleh pihak legislatif—khususnya di bidang pengelolaan keuangan—segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Yosep berharap Pemda Intan Jaya ke depan bisa lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah. Ia juga meminta peningkatan kerja sama yang erat dengan lembaga DPRK selaku perwakilan rakyat untuk bersama-sama mengawal  jalannya roda pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.(red Gala Mandiri)