NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang berlangsung pada 24–25 Juli 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Nabire tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Uji kompetensi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, mengatakan peningkatan kompetensi aparatur merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai standar nasional.
Pelaksanaan uji kompetensi kali ini diikuti oleh 47 peserta Uji Kompetensi PBJ Level 1 dan 14 peserta Uji Kompetensi PPK Tipe C, sehingga total sebanyak 61 peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama dua hari.
Selama pelaksanaan, peserta menjalani proses pengujian berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang diujikan mencakup pemahaman terhadap regulasi pengadaan, penyusunan dokumen, pelaksanaan proses pemilihan penyedia, hingga kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pelaku pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semakin banyak aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mampu melaksanakan setiap tahapan pengadaan secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Selain meningkatkan kualitas aparatur, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemprov Papua Tengah menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pengadaan yang mampu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Lebih jauh, peningkatan kompetensi para pelaku pengadaan diharapkan mampu mendukung implementasi berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi pemberdayaan pelaku usaha daerah, khususnya Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025, yang menempatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas partisipasi usaha lokal, serta meningkatkan kesempatan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.
Dengan adanya aparatur pengadaan yang kompeten, proses pengadaan diharapkan tidak hanya memenuhi seluruh prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga mampu memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah juga terus mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha lokal, khususnya Pelaku Usaha Orang Asli Papua, agar aktif memasarkan dan menayangkan produk-produknya melalui Katalog Elektronik pemerintah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam memperkuat pemberdayaan pelaku usaha OAP serta meningkatkan pemanfaatan produk-produk lokal dalam belanja pemerintah.
Dengan semakin banyaknya produk lokal Papua Tengah yang tersedia di Katalog Elektronik, pemerintah berharap akses pelaku usaha lokal terhadap pasar pengadaan pemerintah semakin terbuka. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha lokal, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lebih banyak peluang usaha, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi PBJ Level 1 dan PPK Tipe C ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, modern, inklusif, dan berintegritas. Aparatur yang kompeten diharapkan menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pengadaan yang berkualitas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penguatan peran pelaku usaha lokal dan Orang Asli Papua. (RED-GALA MANDIRI)