Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait konflik bersenjata yang masih berlangsung di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2019. Melalui aksi tersebut, organisasi mahasiswa ini menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan akibat konflik antara aparat keamanan TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPB-OPM), yang dinilai telah memberikan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil.

Aksi yang berlangsung pada Kamis (23/7/2026) diawali dengan long march gabungan dari sejumlah titik di Kabupaten Nabire, di antaranya SP 1, Jepara II, Siriwini, dan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire. Seluruh massa kemudian berkumpul di kawasan Pasar Karang sebelum bergerak menuju Kantor DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Sepanjang perjalanan menuju lokasi aksi, massa mendapat pengawalan dari aparat gabungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu bersama Dandim 1705/Nabire, Danlanal Nabire, serta Danyonif 173/Praja Vira Braja (PVB). Pengamanan dilakukan secara humanis sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Lapangan Umum GPMI-I, Fery Japugau, mahasiswa menyampaikan bahwa konflik yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun telah memicu krisis kemanusiaan yang serius di Kabupaten Intan Jaya. Mereka menilai masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak akibat situasi keamanan yang belum kunjung membaik.
GPMI-I memaparkan sejumlah data yang menggambarkan kondisi di lapangan. Menurut mereka, sekitar 8.898 warga terpaksa mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Selain itu, 52 dari total 59 sekolah di Kabupaten Intan Jaya dilaporkan tidak lagi beroperasi karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung normal. Kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan, di mana enam dari tujuh puskesmas disebut tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya berdampak pada layanan dasar, konflik juga dinilai telah mengganggu jalannya pemerintahan serta aktivitas ekonomi masyarakat. GPMI-I bahkan menyebut sedikitnya 77 warga sipil menjadi korban meninggal dunia maupun mengalami luka-luka sejak meningkatnya eskalasi konflik pada tahun 2019.
Atas dasar kondisi tersebut, mahasiswa menilai penyelesaian konflik tidak dapat terus mengandalkan pendekatan keamanan semata. Mereka mendorong hadirnya langkah-langkah yang lebih mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan masyarakat sipil, serta dialog sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPR Papua Tengah, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan utama kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pertama, mereka mendesak agar segera dibentuk tim investigasi independen guna mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Investigasi tersebut diharapkan mencakup berbagai kasus yang disebut berdampak terhadap masyarakat sipil, termasuk dugaan penembakan terhadap ibu hamil, pembunuhan kepala suku, gembala, serta berbagai peristiwa lain yang terjadi selama konflik berlangsung.
Kedua, GPMI-I meminta DPR Papua Tengah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Intan Jaya untuk melakukan dialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Menurut mereka, dialog tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mencari solusi damai yang mampu mengakhiri konflik dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.
Usai membacakan pernyataan sikap, perwakilan GPMI-I menyerahkan dokumen tuntutan kepada Anggota DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai, yang hadir mewakili lembaga legislatif untuk menerima aspirasi para mahasiswa.

Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi karena mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya unjuk rasa. Menurutnya, keberhasilan pengamanan merupakan hasil koordinasi yang baik antara aparat keamanan, koordinator lapangan, dan seluruh peserta aksi.
“Puji Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan dari pagi hingga siang hari berjalan aman dan lancar. Ini merupakan hasil kerja sama, koordinasi yang baik, serta pendekatan humanis yang dilakukan bersama,” ujar Kapolres didampingi Dandim 1705/Nabire dan Danlanal Nabire.
Kapolres menjelaskan bahwa personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Brimob selama pengamanan terus mengedepankan pendekatan persuasif agar penyampaian aspirasi berlangsung damai tanpa menimbulkan gesekan maupun gangguan keamanan.
Ia juga mengimbau para peserta aksi agar tidak lagi melakukan pembakaran kardus maupun sampah plastik saat demonstrasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan akibat asap yang ditimbulkan, tetapi juga berpotensi memicu situasi yang tidak diinginkan.
Selain itu, Kapolres menjelaskan bahwa dinamika yang sempat terjadi di kawasan Pasar Karang dipengaruhi adanya sebagian peserta aksi yang memilih melakukan long march di luar skema pengamanan yang sebelumnya telah disepakati. Meski demikian, pendekatan dialogis yang dilakukan aparat berhasil menjaga situasi tetap terkendali tanpa adanya eskalasi.
Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 14.30 WIT, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga. Seluruh peserta aksi kemudian kembali ke titik kumpul masing-masing menggunakan kendaraan yang telah disiapkan.
Menutup keterangannya, AKBP Samuel D. Tatiratu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat berdemokrasi secara damai serta mengedepankan komunikasi dalam setiap penyampaian aspirasi.

Di sisi lain, GPMI-I berharap DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui langkah-langkah nyata. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Intan Jaya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, dengan mengutamakan dialog, penegakan hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat agar perdamaian yang berkeadilan dapat segera terwujud. (RED-GALA MANDIRI)