NABIRE, PAPUA TENGAH — GALA MANDIRI –Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kuliah umum bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” dalam rangka Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua, yang digelar Rabu (12/8/2026) di Ballroom Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menilai kualitas kepemimpinan, profesionalisme aparatur, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus mampu diterjemahkan ke dalam program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kapasitas aparatur dan kemampuan menjalankan kebijakan secara efektif perlu terus diperkuat.
Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan aset hingga ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus, dukungan kewenangan dan fiskal juga harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, geografis, serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah Papua Tengah.
Perbedaan karakteristik wilayah pesisir, pegunungan dan pedalaman, kata dia, membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak seragam sehingga program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kuliah umum tersebut, Pemprov Papua Tengah diharapkan semakin memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat dan terukur.
Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting agar pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Tengah tidak hanya menghasilkan pembangunan secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)