TIMIKA, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Tokoh masyarakat Suku Kamoro menegaskan bahwa Suku Sempan merupakan salah satu suku asli yang memiliki identitas, wilayah, serta bahasa yang jelas di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Suku Sempan juga terdiri atas dua kelompok, yakni Sempan Timur dan Sempan Barat. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) inisiatif DPR Papua Tengah yang digelar di salah satu hotel di Kota Timika, Kamis (29/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika ini bertujuan menghimpun berbagai masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika. Masukan tersebut berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, serta pihak swasta guna memperkaya substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.
Dalam sesi pemaparan materi mengenai Raperdasi Papua Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menjelaskan sejumlah materi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat, termasuk pembahasan pada Bab III mengenai wilayah budaya dan suku-suku yang ada di Papua Tengah.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu suku yang menjadi perhatian adalah Suku Sempan di Kabupaten Mimika. John NR Gobai kemudian meminta konfirmasi dan pandangan dari tokoh masyarakat Kamoro, yakni Yance Yohanes Boyau dan Thomas Mutaweyau, yang juga merupakan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP PPT), terkait keberadaan Suku Sempan serta identitas wilayah budayanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, kedua tokoh Suku Kamoro itu menegaskan bahwa Suku Sempan memang merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Mimika. Menurut mereka, keberadaan Suku Sempan tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat adat setempat yang memiliki bahasa, kebudayaan, serta wilayah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya.
Mereka juga menjelaskan bahwa Suku Sempan terdiri atas Sempan Timur dan Sempan Barat. Oleh karena itu, pengenalan dan pengakuan terhadap Suku Sempan perlu dilakukan secara tepat, dengan memperhatikan identitas kesukuan, bahasa, sejarah, serta wilayah adat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya.
Selain membahas keberadaan Suku Sempan, kedua tokoh tersebut turut menyampaikan pandangan mengenai pengelompokan wilayah budaya di Papua. Mereka berpandangan bahwa wilayah Mimika secara budaya sesungguhnya merupakan bagian dari wilayah budaya Animha, bukan Bomberai. Namun, mereka menilai bahwa pandangan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama untuk memperjelas batas-batas wilayah budaya serta dasar historis, antropologis, dan sosial yang menjadi rujukan dalam pengelompokannya.
Menurut mereka, penentuan wilayah budaya tidak cukup hanya didasarkan pada pembagian administratif pemerintahan. Kajian juga perlu memperhatikan persebaran masyarakat adat, kesamaan bahasa, hubungan antarkelompok masyarakat, tradisi, sejarah asal-usul, serta keterikatan masyarakat dengan wilayah adatnya. Dengan demikian, pengelompokan wilayah budaya dapat menggambarkan kondisi dan identitas masyarakat adat secara lebih utuh.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Tengah. Sebab, pengakuan terhadap keberadaan suku, bahasa, wilayah adat, dan identitas budaya merupakan aspek yang perlu diperhatikan agar kebijakan pemerintah tidak mengabaikan sejarah maupun hak-hak masyarakat adat.
Melalui forum tersebut, masukan dari tokoh adat dan perwakilan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR Papua Tengah dalam menyempurnakan materi Raperdasi dan Raperdasus. Pelibatan berbagai pihak juga dinilai penting untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun mampu mengakomodasi keragaman suku dan budaya di Papua Tengah, termasuk masyarakat adat yang berada di Kabupaten Mimika.
Dengan demikian, penegasan mengenai keberadaan Suku Sempan serta pandangan tentang wilayah budaya Mimika diharapkan dapat mendorong dilakukannya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Kajian tersebut diperlukan agar pengakuan terhadap identitas masyarakat adat dan penetapan batas-batas wilayah budaya memiliki dasar yang jelas, sekaligus menjadi landasan bagi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)


Leave A Comment