NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, S.I.K., menegaskan pentingnya afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan dan pengembangan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta yang diselenggarakan oleh STIH Mimika, Kamis (29/10).
Kapolda menjelaskan bahwa Raperdasi Papua Tengah tentang Tugas Kepolisian diusulkan untuk dibahas sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Menurutnya, keamanan dan ketenteraman bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.
Afirmasi bagi Anak Asli Papua dalam Kepolisian
Kapolda Papua Tengah menyampaikan bahwa terdapat keinginan besar dari kalangan anak muda Papua untuk menjadi anggota Polri. Karena itu, perlu dipikirkan kebijakan afirmasi melalui kompetensi khusus bagi OAP dalam proses penerimaan anggota kepolisian.
Selain penerimaan anggota baru, perhatian juga perlu diberikan kepada anggota Polri asal Papua yang telah mengabdi sebagai tamtama dan bintara. Mereka diharapkan memperoleh kesempatan pengembangan karier yang adil, termasuk dalam seleksi untuk menjadi perwira, perwira menengah, hingga perwira tinggi.
Kapolda menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu didukung dengan peningkatan jumlah anggota Polri putra-putri asli Papua, mulai dari jenjang bintara hingga perwira.
Terkait penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol), ia juga mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyediaan kelas persiapan khusus yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah. Program tersebut diharapkan dapat mempersiapkan anak-anak asli Papua agar mampu memenuhi persyaratan dan bersaing dalam proses seleksi.
Sinkronisasi Polisi dan Pengamanan Berbasis Adat
Dalam pembahasan tersebut, Kapolda juga menyoroti munculnya inisiatif masyarakat untuk membentuk kelompok pemuda adat yang dapat berperan dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat dan mendukung pemerintah daerah.
Ia mencontohkan keberadaan Pecalang di Bali sebagai salah satu bentuk pengamanan berbasis adat yang dapat menjadi bahan kajian. Namun, pembentukan dan pengaturan kelompok pengamanan berbasis adat di Papua Tengah perlu disinkronkan dengan tugas kepolisian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Oleh karena itu, Raperdasi tentang Tugas Kepolisian diharapkan dapat mengatur hubungan kerja, koordinasi, dan batas kewenangan antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta kelompok pengamanan berbasis masyarakat.
Pelaksanaan Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus
Kapolda menjelaskan bahwa Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memuat ketentuan mengenai kepolisian di Papua.
Pasal 48 mengatur tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara khusus, ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan Perdasus.
Sementara itu, Pasal 49 mengatur sejumlah aspek terkait Kepolisian Daerah Papua, termasuk pengangkatan Kapolda, penerimaan anggota Polri, serta pendidikan kepolisian yang diharapkan memperhatikan aspek sosial budaya dan mempertimbangkan kebijakan Gubernur Papua.
Menurut Kapolda, amanat tersebut perlu ditindaklanjuti melalui regulasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua Tengah.
Selain itu, ia mengingatkan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pengamanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di daerah.
Kolaborasi dengan Masyarakat Adat dan Restorative Justice
Kapolda juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat adat dalam menjaga keamanan serta menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, Polri telah memiliki pengaturan mengenai Pemolisian Masyarakat dan Pengamanan Swakarsa. Di sisi lain, masyarakat adat Papua memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial.
Prinsip tersebut memiliki ruang untuk dikolaborasikan dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pembahasan Raperdasi tentang Tugas Kepolisian di Papua Tengah diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas kepolisian dengan nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat.
Regulasi untuk Menjawab Kebutuhan Papua Tengah
Melalui pembahasan Raperdasi ini, berbagai masukan dari kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, dan pihak swasta diharapkan dapat memperkaya substansi rancangan regulasi.
Afirmasi bagi OAP dalam penerimaan dan pengembangan karier kepolisian, penguatan pengamanan berbasis masyarakat, perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta kolaborasi dengan lembaga adat menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR Papua Tengah bersama STIH Mimika untuk membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan regulasi daerah, sehingga Raperdasi dan Raperdasus yang dibahas dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. (RED-GALA MANDIRI/***)


Leave A Comment