
NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan review atau peninjauan kembali dokumen master plan (rencana induk) kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD), Jumat (30/10/2026), bertempat di RM Sari Kuring, Nabire.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya menyempurnakan perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan agar lebih terarah, terpadu, modern, serta mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan masyarakat Papua Tengah pada masa kini maupun masa mendatang.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, membacakan sambutan tertulis gubernur sekaligus menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait penyempurnaan master plan tersebut.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pusat pemerintahan bukan sekadar kumpulan gedung perkantoran, melainkan simbol identitas daerah, pusat pelayanan publik, serta salah satu penggerak pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, dokumen master plan yang telah disusun sebelumnya perlu ditinjau kembali agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, serta kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Gubernur menyampaikan tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam proses review master plan.
Pertama, integrasi konsep modern dengan kearifan lokal.
Kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah diharapkan mengadopsi konsep Green City (kota ramah lingkungan) dan Smart City (kota cerdas), tanpa mengabaikan nilai budaya, adat istiadat, serta karakteristik arsitektur khas Papua Tengah.
Dengan demikian, kawasan tersebut tidak hanya memiliki fasilitas modern, tetapi juga mampu mencerminkan jati diri dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Papua Tengah.
Kedua, aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik.
Penataan kawasan, tata letak bangunan, serta konektivitas antarinstansi harus direncanakan secara terpadu untuk mempermudah koordinasi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Pusat pemerintahan juga harus menjadi kawasan yang inklusif, mudah diakses, serta ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Pembangunan kawasan pusat pemerintahan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan air bersih, sistem pengelolaan limbah, hingga langkah-langkah mitigasi bencana secara menyeluruh.
Melalui perencanaan yang matang, kawasan pusat pemerintahan diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan yang tertata, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Gubernur juga meminta tim ahli, jajaran perangkat daerah, pemerintah kabupaten, tokoh adat, serta seluruh peserta FGD agar berpartisipasi aktif, kritis, dan visioner dengan menyampaikan gagasan serta masukan konstruktif.
Sinkronisasi data dan informasi sesuai bidang serta kewenangan masing-masing dinilai penting agar dokumen master plan yang dihasilkan benar-benar matang, aplikatif, sesuai kebutuhan daerah, dan dapat dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan.
Ia menegaskan, pembangunan pusat pemerintahan merupakan pekerjaan besar yang manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak.
Gubernur Tekankan Penataan Parkir dan Pengelolaan Sampah
Dalam kesempatan tersebut, melalui sambutan yang dibacakan Asisten II, Tumiran juga menyampaikan sejumlah arahan tambahan Gubernur Meki Nawipa yang sebelumnya dibahas dalam rapat terbatas bersama tim ahli dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu perhatian gubernur adalah perlunya penyediaan kawasan parkir terpadu yang lokasinya berada di luar area gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyediaan lahan parkir di luar kawasan perkantoran dimaksudkan untuk mengantisipasi kegiatan berskala besar yang melibatkan banyak peserta dan kendaraan, sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan maupun operasional perkantoran.
Selain itu, penempatan area parkir pada lokasi tertentu yang agak jauh dari gedung perkantoran juga diharapkan dapat mendorong aparatur sipil negara (ASN) lebih banyak bergerak dan berjalan kaki dalam aktivitas sehari-hari, sehingga turut mendukung pola hidup sehat.
Perhatian lainnya adalah pengelolaan sampah secara terpadu di kawasan pusat pemerintahan. Aspek ini menjadi salah satu fokus gubernur agar sistem pengelolaan sampah direncanakan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan kawasan.
Berbagai arahan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting bagi tim ahli dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyempurnakan dokumen master plan.

Gubernur berharap FGD ini mampu menghasilkan masukan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan rencana induk pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, sehingga arah pembangunan ke depan semakin jelas, terintegrasi, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Dengan demikian, kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas birokrasi, tetapi juga menjadi kawasan representatif yang modern, berkarakter lokal, ramah lingkungan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di delapan kabupaten. (RED-GALA MANDIRI/***)


Leave A Comment