Kondisi Jembatan Sanoba Bawah Distrik Nabire 

“John NR Gobai Minta Pemprov Papua Tengah Segera Bangun dan Prioritaskan Pengusaha Asli Papua”

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas sosial serta perekonomian masyarakat di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi.

Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobai, baru-baru ini turun langsung ke lapangan untuk meninjau sejumlah fasilitas infrastruktur yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas perekonomian. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah Jembatan Sanoba Bawah, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang digunakan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Jembatan Sanoba Bawah dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses penghubung yang mendukung pergerakan masyarakat sekaligus menunjang kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.
Kondisi Jembatan Sanoba Bawah Jadi Perhatian

Saat meninjau lokasi, John Gobai menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Jembatan Sanoba Bawah yang menurutnya belum mengalami perubahan berarti sejak sebelum terbentuknya Provinsi Papua Tengah hingga saat ini.
Ia menilai, keberadaan Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB) seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama pada infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
John Gobai mengungkapkan bahwa kondisi jembatan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pasalnya, infrastruktur yang berfungsi sebagai akses penghubung antarkawasan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dari dulu sebelum dimekarkan hingga saat ini Papua Tengah sudah berdiri sebagai provinsi baru, Jembatan Sanoba Bawah ini belum tersentuh perbaikan,” ujarnya saat meninjau jembatan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi agar pembangunan di Papua Tengah tidak hanya berfokus pada kawasan tertentu, tetapi juga menyentuh fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Minta Pemprov Papua Tengah Segera Bangun Jembatan

Atas kondisi tersebut, Wakil Ketua IV DPRPT meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar segera mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan maupun pembangunan Jembatan Sanoba Bawah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama pemerintah, terlebih jika fasilitas tersebut berada di wilayah ibu kota provinsi dan memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Menurut John Gobai, Jembatan Sanoba Bawah bukan sekadar sarana penghubung, melainkan bagian dari infrastruktur yang menopang perputaran ekonomi masyarakat. Kelancaran akses transportasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta kegiatan usaha yang berlangsung di sekitar wilayah tersebut.
“Ini penghubung urat nadi perputaran ekonomi masyarakat ibu kota provinsi, sehingga perlu ada prioritas dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pembangunan jembatan ini,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat menjadikan pembangunan Jembatan Sanoba Bawah sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta manfaat jangka panjang bagi perkembangan wilayah.
Pembangunan jembatan yang memadai diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Nabire.
Pengusaha Asli Papua Diminta Mendapat Prioritas
Selain menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur, John Gobai juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan.
Ia meminta agar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk pembangunan Jembatan Sanoba Bawah nantinya, pengusaha asli Papua mendapatkan prioritas sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
“Dalam setiap pekerjaan itu ada tender, saya minta pengusaha asli Papua mendapat prioritas,” tegas John Gobai.
Ia berpandangan bahwa keterlibatan pengusaha asli Papua merupakan bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan ruang yang memadai bagi pelaku usaha setempat, pemerintah dapat membuka peluang kerja, meningkatkan kapasitas pengusaha lokal, serta mendorong perputaran uang agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian daerah.
Namun demikian, proses pelaksanaan proyek tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi, kemampuan teknis, kualitas pekerjaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender.
Pemenang Tender Harus Didukung demi Kelancaran Pembangunan
John Gobai juga mengingatkan bahwa proses tender merupakan bagian dari mekanisme untuk menentukan pelaksana pekerjaan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk pengusaha yang mengikuti proses tender, untuk menghormati hasil yang ditetapkan sesuai ketentuan.
“Siapa pun yang menang tender, ya ia menjadi pelaksana pembangunan dan yang kalah perlu untuk mendukungnya,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan di antara para pelaku usaha agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Persaingan dalam tender diharapkan berlangsung secara sehat, sementara hasilnya menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku.
Dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai melalui anggaran daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, dan manfaat bagi masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Lebih lanjut, John Gobai menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah seharusnya memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat, terutama infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan perputaran ekonomi.
Menurutnya, pembangunan di provinsi yang masih relatif baru ini perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas penghubung lainnya merupakan bagian penting dalam menciptakan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan usaha.
Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ketersediaan infrastruktur yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan wilayah tersebut.
Pembangunan yang terencana dan tepat sasaran diharapkan mampu mengurangi hambatan mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
John Gobai berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi Jembatan Sanoba Bawah dan menindaklanjuti kebutuhan pembangunan tersebut melalui perencanaan serta langkah konkret sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Harapan untuk Papua Tengah yang Lebih Maju
Peninjauan Jembatan Sanoba Bawah menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu bertolak dari kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur yang berfungsi baik bukan hanya mendukung kelancaran perjalanan, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan antarkawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
DPRPT, melalui perhatian terhadap kondisi fasilitas umum tersebut, mendorong agar pemerintah tidak menunda penanganan infrastruktur yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat luas.
Selain percepatan pembangunan, keberpihakan kepada pengusaha asli Papua juga diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Dengan membuka peluang usaha yang adil dan sesuai ketentuan, pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat ganda, yakni tersedianya fasilitas publik yang memadai sekaligus berkembangnya kapasitas pelaku usaha lokal.
Pada akhirnya, masyarakat berharap kehadiran Provinsi Papua Tengah dapat membawa perubahan nyata melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Jembatan Sanoba Bawah menjadi salah satu fasilitas yang perlu mendapat perhatian agar keberadaannya dapat mendukung kebutuhan masyarakat Nabire serta memperkuat aktivitas perekonomian di ibu kota provinsi tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan evaluasi kondisi jembatan, menyusun langkah penanganan yang diperlukan, serta menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)