‎MIMIKA, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan putra-putri asli Amungme dan Kamoro dalam jabatan strategis di perusahaan daerah, termasuk posisi direksi PT MAS.
‎Urbanus menilai, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dari sisi sejarah, adat, serta keberadaan masyarakat asli Amungme dan Kamoro, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memastikan adanya ruang yang cukup bagi anak asli daerah untuk mengambil bagian dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah daerah.
‎Menurutnya, pengisian jabatan direksi perusahaan daerah tidak selalu harus dilakukan dengan membuka pendaftaran secara umum. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial, sejarah daerah, keberadaan masyarakat adat, serta kapasitas sumber daya manusia asli daerah.
‎“Kami memahami bahwa Bapak Bupati lahir dan besar di Mimika. Karena itu, kami berharap kebijakan yang diambil juga memberikan keberpihakan dan kesempatan nyata kepada putra-putri Amungme dan Kamoro untuk memimpin perusahaan daerah,” tegas Urbanus.
‎Ia mengatakan, keberpihakan kepada masyarakat asli tidak berarti menutup kesempatan bagi masyarakat dari suku-suku lain yang telah lama berdomisili dan menjadi bagian dari pembangunan Mimika. Semua warga tetap memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
‎Namun, kata Urbanus, dalam menentukan jabatan strategis pada perusahaan daerah, pemerintah perlu melihat konteks daerah dan memberikan perhatian terhadap masyarakat asli Amungme-Kamoro sebagai pemilik hak adat di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro.
‎“Kami tidak mengatakan masyarakat dari suku lain tidak boleh mendapatkan kesempatan. Semua harus dihargai. Tetapi untuk jabatan strategis pada perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah perlu mempertimbangkan kekhususan dan keberadaan masyarakat asli Amungme-Kamoro,” ujarnya.
‎Urbanus menegaskan, keberpihakan kepada putra daerah juga harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme. Menurutnya, anak-anak Amungme dan Kamoro yang memiliki kemampuan, pengalaman, integritas, serta memenuhi persyaratan perlu diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan daerah.
‎Ia berharap proses penentuan jajaran direksi PT MAS nantinya tidak semata-mata berorientasi pada mekanisme administratif, tetapi juga mempertimbangkan semangat afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.
‎“Jangan semua jabatan strategis dibuka seluas-luasnya tanpa melihat konteks daerah. Anak Amungme dan Kamoro juga harus diberikan kepercayaan untuk memimpin dan mengelola perusahaan daerah di tanah mereka sendiri,” katanya.
‎Menurut Urbanus, kepercayaan kepada putra-putri asli daerah untuk menduduki posisi strategis akan menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Hal tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Mimika.
‎Ia juga meminta agar proses seleksi dan penentuan direksi tetap dilakukan secara transparan, objektif, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam proses tersebut, pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan aspek afirmasi dan kepentingan masyarakat asli.
“Kami minta kesempatan itu diberikan kepada anak Amungme-Kamoro. Jangan sampai putra daerah hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkas Urbanus. (RED-GALA MANDIRI)