

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) membahas empat rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) dan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) bersama pemerintah, pihak swasta, serta berbagai elemen masyarakat. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Papua Tengah, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat hukum adat.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Nabire itu dipimpin dan dipandu Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobai, didampingi Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRPT, Ardi.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga, di antaranya anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Thom H., anggota DPRK Intan Jaya Bartolemeus Mirip, Edy Wabes, Marcelus Gobai, Norberthus Mote, Jeremias Degei, Martinus Adii, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan.
Forum ini menjadi wadah bagi para peserta untuk mencermati substansi rancangan regulasi, menyampaikan pandangan, serta memberikan usulan dan koreksi terhadap pasal-pasal yang dinilai perlu disempurnakan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Empat Rancangan Regulasi Menjadi Agenda Pembahasan

Wakil Ketua Bapemperda DPRPT, Ardi, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa pembahasan empat rancangan regulasi tersebut memiliki arti penting bagi arah pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
Ia mengharapkan seluruh peserta membaca dan mencermati naskah akademik serta materi rancangan peraturan yang telah dibagikan, sehingga masukan yang disampaikan dapat memperkuat substansi regulasi.
Menurut Ardi, terdapat empat materi utama yang menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Pertama, perubahan regulasi mengenai Orang Asli Papua. Pembahasan ini diperlukan untuk memastikan ketentuan yang mengatur OAP tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan kejelasan dalam penerapannya.
Ardi menjelaskan bahwa materi mengenai OAP sebelumnya telah dibahas secara mendalam. Namun, dalam proses fasilitasi di tingkat pemerintah pusat, terdapat perubahan terhadap hasil yang telah disusun sehingga diperlukan pembahasan kembali.
Kedua, rancangan peraturan mengenai tugas kepolisian di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi sosial, karakteristik wilayah, serta dinamika keamanan yang berkembang di Papua Tengah.
Ketiga, rancangan peraturan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya OAP, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya sendiri.
Keempat, rancangan regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Materi ini dinilai penting karena kehidupan masyarakat Papua Tengah masih sangat erat kaitannya dengan hukum adat, hak ulayat, tanah adat, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.
Ardi berharap pembahasan tersebut menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat setempat.
John NR Gobai Tegaskan Rancangan Berasal dari Inisiatif DPRPT

Sementara itu, Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobai, menegaskan bahwa rancangan peraturan yang dibahas merupakan bagian dari inisiatif DPRPT untuk merespons kebutuhan masyarakat dan memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.
Ia menjelaskan bahwa materi yang dibahas mencakup perubahan regulasi mengenai Orang Asli Papua, pengaturan tugas kepolisian, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, serta penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Gobai juga memaparkan bahwa sejumlah rancangan regulasi sebelumnya telah mengalami proses fasilitasi dan penyederhanaan atau simplifikasi. Dalam proses tersebut, beberapa rancangan yang awalnya dibahas secara terpisah kemudian disatukan ke dalam regulasi dengan cakupan materi yang lebih luas.
Dalam pembahasan mengenai masyarakat hukum adat, misalnya, terdapat sejumlah materi yang berkaitan dengan pemerintahan adat, perlindungan tanah adat, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau PADIATAPA, serta pengakuan masyarakat adat.
Menurut Gobai, penyederhanaan tersebut perlu dicermati kembali agar substansi yang telah diperjuangkan sebelumnya tidak hilang dan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi dalam rancangan regulasi yang baru.
Ia menegaskan bahwa pembahasan bersama masyarakat menjadi kesempatan penting untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki sebelum rancangan tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Perubahan Regulasi OAP Dinilai Penting untuk Memperkuat Kebijakan Afirmasi

Secara khusus, Gobai menyoroti rancangan perubahan regulasi mengenai Orang Asli Papua. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari inisiatif DPRPT dan bukan karena adanya perintah dari pihak tertentu di pemerintah pusat.
Menurutnya, regulasi mengenai OAP diperlukan untuk memperjelas landasan hukum pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi masyarakat asli Papua.
Gobai menjelaskan bahwa pembahasan mengenai regulasi OAP juga berkaitan dengan upaya menyamakan persepsi di antara pemerintah daerah di Tanah Papua, mengingat sejumlah provinsi telah menyusun atau membahas regulasi serupa.
Ia berharap, setelah regulasi tersebut ditetapkan, pemerintah dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar dalam melakukan pendataan Orang Asli Papua serta melaksanakan berbagai kebijakan afirmasi yang menjadi hak masyarakat.
Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengaturan administratif, tetapi juga memberikan kepastian dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang ditujukan bagi OAP.
Pembahasan Baru Menuntaskan Dua Materi



Meskipun terdapat empat rancangan regulasi dalam agenda pertemuan, pembahasan kali ini baru menuntaskan pembahasan awal terhadap dua materi, yakni perubahan regulasi mengenai OAP dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.
Banyaknya materi yang harus dicermati, terbatasnya waktu, serta beragamnya pandangan peserta menjadi sejumlah faktor yang membuat seluruh agenda belum dapat dibahas secara menyeluruh.
Para peserta menyampaikan berbagai saran dan masukan agar setiap pasal dan ayat diperiksa secara teliti. Kehati-hatian tersebut dinilai penting karena regulasi yang disusun berkaitan dengan masa depan Orang Asli Papua, pengakuan hak masyarakat hukum adat, serta arah kebijakan pemerintah daerah.
DPRPT pun membuka kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan usulan tambahan dan koreksi terhadap draf yang telah dibagikan. Pembahasan lanjutan akan dijadwalkan kembali agar materi yang belum dibahas dapat didiskusikan bersama para pemangku kepentingan.
DPRPT Dorong Pembentukan Lembaga Khusus Urusan Masyarakat Adat

Usai kegiatan, John NR Gobai kepada awak media menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan upaya DPRPT membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Menurutnya, pelibatan masyarakat sangat diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya menjadi produk hukum lembaga pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan menjalankannya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai masyarakat hukum adat adalah perlunya lembaga khusus yang menangani urusan masyarakat adat secara terarah dan berkelanjutan.
Gobai berpandangan bahwa masyarakat adat memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua. Namun, dari sisi dukungan finansial, kelembagaan, dan kapasitas organisasi, masyarakat adat masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu hadir tidak hanya melalui penerbitan regulasi perlindungan, tetapi juga dengan memberikan dukungan nyata terhadap penguatan kelembagaan masyarakat adat.
Ia mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan komisi atau badan khusus yang memiliki mandat jelas untuk menangani urusan masyarakat hukum adat.
“Supaya ada yang mengurus masyarakat adat, ada badan atau OPD tertentu yang fokus mengurus masyarakat adat,” demikian penekanan Gobai mengenai pentingnya penguatan kelembagaan tersebut.
Ia menilai, keberadaan lembaga khusus akan membantu memastikan berbagai persoalan masyarakat adat memperoleh perhatian yang lebih serius, terutama menyangkut pengakuan hak, perlindungan wilayah adat, pemberdayaan, dan dukungan anggaran.
Pemetaan Wilayah Budaya dan Pengakuan Suku Adat

Selain kelembagaan, pembahasan juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah budaya dan pendataan suku-suku yang hidup di Provinsi Papua Tengah.
Gobai menjelaskan bahwa dalam draf yang dibahas terdapat pengelompokan lima wilayah budaya, yakni Meepago, Lapago, Saireri, Bomberai, dan Anim Ha. Materi tersebut turut mendapatkan masukan dari peserta, termasuk mengenai ketepatan penggunaan istilah wilayah budaya dan wilayah adat.
Masukan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan draf agar pengelompokan wilayah budaya dapat disusun secara lebih tepat dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Forum itu juga membahas keberadaan sejumlah suku yang selama ini dinilai belum banyak muncul dalam pembahasan publik. Di antaranya suku-suku yang disebut dalam pertemuan, seperti Turu, Lem, Wano, dan Awie di wilayah Mimika.
Menurut Gobai, pendataan yang lebih lengkap diperlukan agar keberadaan setiap komunitas adat memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
Ia menilai, identifikasi tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat yang memahami sejarah dan batas-batas wilayah adat masing-masing.
Perlindungan Tanah Adat Harus Diperkuat
Persoalan tanah adat juga menjadi salah satu materi penting yang mengemuka dalam pembahasan.
Gobai menegaskan bahwa tanah dan hutan memiliki kedudukan mendasar bagi masyarakat adat di Papua. Karena itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui mekanisme identifikasi, pendataan, dan penetapan yang jelas.
Ia mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar berperan aktif dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk melalui pembentukan panitia atau mekanisme khusus untuk melakukan identifikasi komunitas dan wilayah adat.
Menurutnya, kejelasan mengenai wilayah adat dan komunitas yang memiliki hak atas wilayah tersebut penting untuk mengurangi potensi persoalan atau tumpang tindih klaim di kemudian hari.
Gobai juga menyoroti wilayah adat yang melintasi batas administrasi kabupaten. Untuk persoalan semacam itu, diperlukan koordinasi antarpemerintah daerah agar proses identifikasi dan pengakuan dapat dilakukan secara terarah.
Sementara itu, wilayah adat yang berada dalam satu kabupaten diharapkan dapat ditangani melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah kabupaten dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, pemetaan wilayah adat perlu memperhatikan hubungan historis antarsuku, termasuk wilayah yang berbatasan langsung antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.
Dengan adanya pemetaan dan pengakuan yang lebih jelas, pemerintah diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan perlindungan masyarakat adat, sekaligus mencegah munculnya persoalan akibat ketidakjelasan batas wilayah.
Dukungan Anggaran Menjadi Kunci Pemberdayaan Masyarakat Adat
Gobai menekankan bahwa keberhasilan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat tidak cukup hanya melalui pembentukan peraturan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan organisasi masyarakat adat agar hak-hak yang telah diakui dapat dijalankan secara nyata.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari penguatan kelembagaan, pelestarian nilai-nilai budaya, perlindungan tanah dan wilayah adat, hingga keterlibatan dalam proses pembangunan.
Tanpa dukungan yang memadai, regulasi yang disusun berisiko tidak berjalan optimal karena masyarakat adat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kelembagaannya.
Karena itu, Gobai berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pembiayaan dan penguatan kapasitas masyarakat adat, termasuk melalui skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menilai bahwa organisasi adat membutuhkan perangkat kelembagaan yang berfungsi secara nyata agar nilai-nilai adat tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki kekuatan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat.
Pembahasan Berlanjut, Masukan Masyarakat Tetap Dibuka
DPRPT memastikan pembahasan empat rancangan regulasi tersebut masih memerlukan tahapan lanjutan. Dua materi yang belum dibahas secara menyeluruh akan kembali diagendakan dalam pertemuan berikutnya dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Gobai mengajak masyarakat, tokoh adat, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai elemen lainnya untuk menyampaikan usulan dan masukan terhadap draf yang telah dibagikan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, dapat diterapkan, dan mampu menjawab persoalan nyata di Papua Tengah.
Melalui pembahasan tersebut, DPRPT berharap rancangan peraturan yang dihasilkan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak Orang Asli Papua, menjamin keberadaan masyarakat hukum adat, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Pembahasan lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan seluruh materi rancangan sehingga setiap regulasi yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi landasan bagi pembangunan Papua Tengah yang lebih adil, inklusif, serta menghormati hak-hak masyarakat adat. (RED-GALA MANDIRI)


Leave A Comment