Yulius Wopairi : “Mubes Hadir Menjawab Aspirasi dan Keluhan Masyarakat Adat Pantai”

NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Musyawarah Besar (Mubes) Enam Suku Pesisir dan Kepulauan yang berlangsung di Manase Beach, Kalibobo, Kabupaten Nabire, memasuki hari kedua pelaksanaan, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari tersebut terus berjalan dengan penuh antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai wilayah pesisir Papua Tengah.
Dalam setiap sidang komisi, berbagai usulan, masukan, dan pandangan dari perwakilan suku dibahas secara terbuka. Diskusi berlangsung dinamis dengan tujuan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat eksistensi masyarakat adat pesisir dan kepulauan di Papua Tengah.

Salah satu peserta Mubes dari perwakilan Suku Gwoa, Yulius Wopairi, menilai Mubes merupakan momentum bersejarah bagi masyarakat adat pesisir untuk menunjukkan jati diri sekaligus memperkuat persatuan.
Menurutnya, Mubes bukanlah agenda politik, melainkan wadah adat yang lahir dari kebutuhan masyarakat pesisir untuk memperjuangkan identitas, hak-hak adat, serta memperkuat kebersamaan antarsuku.
“Mubes ini adalah jati diri masyarakat adat pesisir. Ini bukan partai politik dan bukan untuk melawan pemerintah, tetapi menjadi wadah agar masyarakat pantai mengenal identitasnya sendiri dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat,” ujar Wopairi.
Ia menegaskan, pelaksanaan Mubes tidak boleh dipandang sebagai gerakan yang bertentangan dengan pemerintah. Sebaliknya, hasil-hasil Mubes diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai adat.
Menurutnya, keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Karena itu, keputusan-keputusan adat juga perlu mendapat ruang dalam pembangunan daerah selama tetap sejalan dengan aturan pemerintah.
“Masyarakat adat memiliki hak yang dijamin dalam Otonomi Khusus. Karena itu, adat harus hadir sebagai bagian dari pembangunan, bukan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Adat harus berjalan bersama pemerintah dan agama agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wopairi juga mengangkat contoh keberadaan Suku Aiwai yang berada di wilayah Kampung Mekini, pesisir Imbaras. Ia menyampaikan bahwa melalui Mubes, masyarakat Suku Aiwai akan mengusulkan pengakuan sebagai suku tersendiri agar identitas dan hak-hak adat mereka semakin jelas.
Menurutnya, setiap suku memiliki sejarah, wilayah adat, serta hak ulayat yang perlu dihormati dan dijaga bersama. Mubes menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara terbuka melalui mekanisme adat.
Lebih lanjut, Wopairi berharap hasil Mubes mampu melahirkan semangat persatuan di kalangan masyarakat pesisir yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sesuai adat dan budaya masing-masing.

Ia menilai, masyarakat adat pesisir yang mendiami wilayah mulai dari Goni hingga Wapoga memiliki potensi besar apabila mampu membangun kerja sama dan kebersamaan dalam menjaga tanah adat serta mendukung pembangunan daerah.
“Kita ingin setelah Mubes ini lahir persatuan yang kokoh. Masing-masing suku tetap menjaga adat dan budayanya, tetapi memiliki semangat yang sama untuk membangun Nabire dan Papua Tengah. Kita tidak ingin saling membedakan, melainkan saling menjaga hak dan wilayah adat masing-masing,” ungkapnya.
Wopairi juga mengajak seluruh masyarakat adat pesisir mendukung visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Nabire sebagaimana yang disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, untuk mewujudkan Nabire yang aman, kuat, sejahtera, dan terus berkembang.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan tokoh agama menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Melalui Musyawarah Besar Enam Suku Pesisir dan Kepulauan ini, para peserta berharap akan lahir berbagai keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat eksistensi masyarakat adat pesisir, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Papua Tengah yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)