NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, Senin (2/11/2026), menjelaskan pentingnya pengaturan masa transisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
Menurutnya, putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap desain keserentakan pemilu di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai kesinambungan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga terbentuknya DPRD hasil Pemilu Lokal.
1. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Perubahan Desain Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait sistem penyelenggaraan pemilu.
Putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan model keserentakan pemilu.
Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dengan Pemilu Daerah atau Pemilu Lokal.
Pemisahan tersebut membentuk dua kelompok penyelenggaraan pemilu, yaitu:
A. Pemilu Nasional
Pemilu Nasional diselenggarakan secara serentak untuk memilih:
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
3. Presiden dan Wakil Presiden.
B. Pemilu Lokal
Pemilu Lokal diselenggarakan secara serentak untuk memilih:
1. Anggota DPRD Provinsi.
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bupati dan Wakil Bupati.
5. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dengan desain tersebut, Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal tidak lagi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan sebagaimana sistem pemilu sebelumnya.
2. Jarak Waktu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemilu Lokal dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan jadwal penyelenggaraan Pemilu Lokal setelah Pemilu Nasional.
Apabila konstruksi jadwal tersebut diterapkan pada Pemilu Nasional 2029, maka Pemilu Lokal diproyeksikan berlangsung pada 2031, dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu dan pelantikan sebagaimana ditetapkan dalam putusan MK.
Pemisahan waktu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, memberikan kemudahan kepada pemilih, serta memperkuat perhatian masyarakat terhadap persoalan politik pada tingkat nasional maupun lokal.
Namun, di balik perubahan desain pemilu tersebut, terdapat persoalan hukum yang harus segera diantisipasi, terutama mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.
3. Persoalan Hukum Masa Jabatan DPRD Hasil Pemilu 2024
Salah satu persoalan paling mendasar dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah bagaimana mengatur keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.
Secara normatif, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 memiliki masa jabatan lima tahun sejak pengucapan sumpah atau janji.
Dengan demikian, masa jabatan normal anggota DPRD hasil Pemilu 2024 akan berakhir pada 2029.
Sementara itu, berdasarkan konstruksi jadwal pemilu yang baru, Pemilu Lokal berikutnya diproyeksikan berlangsung pada 2031.
Di sinilah muncul persoalan hukum dan ketatanegaraan.
Apabila masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir pada 2029, sedangkan anggota DPRD hasil Pemilu Lokal baru terbentuk pada 2031, maka terdapat rentang waktu yang berpotensi menimbulkan kekosongan keanggotaan DPRD selama kurang lebih dua tahun.
Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan tanpa pengaturan hukum yang jelas.
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Keberadaan DPRD sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga kesinambungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi-fungsinya harus tetap terjamin.
4. Masa Transisi DPRD Harus Diatur dalam Ketentuan Peralihan UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pengaturan masa transisi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Artinya, DPR RI bersama Presiden memiliki tanggung jawab untuk menyusun norma hukum yang memberikan kepastian hukum dalam proses peralihan dari desain pemilu lama menuju desain pemilu baru.
Menurut saya, salah satu kebutuhan mendesak dalam pembentukan atau perubahan UU Pemilu adalah memasukkan ketentuan khusus mengenai masa transisi keanggotaan DPRD.
Ketentuan tersebut harus ditempatkan dalam bagian ketentuan peralihan agar terdapat dasar hukum yang tegas mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.
Hal ini penting agar tidak terjadi kekosongan kelembagaan DPRD di seluruh Indonesia akibat perbedaan waktu antara berakhirnya masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 dan terbentuknya DPRD hasil Pemilu Lokal.
5. Solusi Hukum: Masa Transisi DPRD Bersifat Einmalig
Untuk menjawab persoalan tersebut, menurut saya, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang adalah menetapkan norma masa transisi DPRD yang bersifat einmalig.
Istilah einmalig berasal dari bahasa Jerman yang berarti hanya berlaku satu kali atau bersifat khusus untuk satu peristiwa tertentu.
Dalam konteks ini, norma einmalig dimaksudkan sebagai pengaturan khusus yang hanya berlaku satu kali dalam proses peralihan menuju sistem Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Dugaan saya, DPR RI bersama Presiden dapat merumuskan ketentuan peralihan yang memberikan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga terbentuknya DPRD hasil Pemilu Lokal 2031, dengan batas waktu sesuai konstruksi putusan MK, yakni paling lama dua tahun enam bulan.
Dengan demikian, anggota DPRD periode hasil Pemilu 2024-2029 dapat tetap menjalankan tugas dan kewenangannya selama masa transisi berdasarkan norma khusus yang diatur dalam UU Pemilu.
Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah masa jabatan DPRD secara permanen, melainkan sebagai kebijakan hukum transisional yang hanya berlaku satu kali untuk menjembatani perubahan sistem keserentakan pemilu.
Namun, perpanjangan tersebut harus dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang, dengan memperhatikan prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, legitimasi demokratis, dan keberlanjutan pemerintahan daerah.
6. Mengapa Masa Transisi DPRD Tidak Boleh Diabaikan ?
Ada beberapa alasan mendasar mengapa masa transisi DPRD harus mendapatkan perhatian serius.
Pertama, menjaga kesinambungan pemerintahan daerah.
DPRD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekosongan DPRD dapat mengganggu pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Kedua, menjamin kepastian hukum.
Masa jabatan anggota DPRD harus memiliki landasan hukum yang jelas. Tidak boleh terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian mengenai status, kewenangan, dan tanggung jawab anggota DPRD selama masa peralihan.
Ketiga, menjaga representasi politik masyarakat.
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Keberadaannya diperlukan untuk memastikan aspirasi dan kepentingan masyarakat tetap terwakili dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Keempat, memastikan implementasi putusan MK berjalan secara utuh.
Perubahan desain pemilu tidak cukup hanya mengatur jadwal pemungutan suara, tetapi juga harus mengatur seluruh konsekuensi kelembagaan dan ketatanegaraan yang timbul akibat perubahan tersebut.
7. Penutup : DPR RI dan Presiden Perlu Menyiapkan Norma Transisi
Seluruh DPRD di Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan kelembagaan selama masa peralihan dari Pemilu Nasional 2029 menuju Pemilu Lokal 2031.
Oleh karena itu, pengaturan masa transisi merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Menurut saya, DPR RI bersama Presiden perlu merumuskan norma khusus dalam ketentuan peralihan UU Pemilu yang mengatur keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai dengan terbentuknya DPRD hasil Pemilu Lokal.
Norma tersebut dapat dirancang bersifat einmalig, yakni hanya berlaku satu kali sebagai solusi transisional atas perubahan sistem pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Dengan demikian, masa transisi DPRD bukan sekadar persoalan perpanjangan masa jabatan, melainkan persoalan menjaga kesinambungan demokrasi, kepastian hukum, representasi rakyat, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Jangan sampai perubahan sistem pemilu nasional justru menimbulkan kekosongan lembaga perwakilan rakyat di daerah. Karena itu, masa transisi DPRD harus diatur secara tegas, konstitusional, dan bersifat einmalig dalam UU Pemilu yang baru. (RED- GALA MANDIRI)


Leave A Comment