NABIRE, PAPUA TENGAH–GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok serta mengendalikan laju inflasi di seluruh wilayah provinsi. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (9/7/2026), dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk menyusun strategi menghadapi potensi kenaikan harga dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan optimal.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG., M.H.Kes., serta dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Silwanus Sumule menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pemerintah pusat secara rutin melakukan pemantauan kondisi inflasi di seluruh Indonesia melalui rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan setiap pekan. Melalui forum tersebut, setiap pemerintah daerah diminta menyampaikan perkembangan harga komoditas strategis sekaligus langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi gejolak pasar.
Ia menjelaskan, inflasi pada dasarnya dipengaruhi oleh keseimbangan antara ketersediaan barang dan tingkat permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki data yang akurat mengenai kondisi produksi, distribusi, hingga konsumsi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menekan kenaikan harga.
“Jika kita mengetahui penyebab terjadinya kenaikan harga, maka pemerintah bisa segera mengambil langkah yang tepat, baik melalui penguatan distribusi, penambahan pasokan, maupun koordinasi dengan berbagai pihak agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Silwanus juga mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika menjadi daerah acuan pengumpulan data inflasi di Papua Tengah. Informasi dari kedua wilayah tersebut menjadi indikator penting dalam membaca perkembangan harga berbagai komoditas yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.
Menurutnya, analisis dari Badan Pusat Statistik sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi Papua Tengah. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dalam menjaga kestabilan harga sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku usaha, distributor, hingga asosiasi peternak ayam petelur dan pelaku usaha pangan lainnya agar aktif memberikan informasi mengenai perkembangan harga di lapangan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons pemerintah apabila terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu.
Dalam rapat tersebut, TPID juga melakukan evaluasi terhadap harga sejumlah bahan pokok strategis, membahas kondisi distribusi logistik ke delapan kabupaten di Papua Tengah, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga kestabilan harga, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Dengan koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan inflasi di Papua Tengah tetap terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)