NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Rabu (26/8/2026) — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar konsultasi publik pertama dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Guest House Nabire dan dibuka oleh Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Vicktor Fun.

Dalam sambutannya, Vicktor Fun menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan serta menyelenggarakan konsultasi publik tersebut. Menurutnya, forum ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs karena menjadi ruang bersama untuk membangun kesepahaman, menghimpun masukan, serta menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Vicktor.
Ia menegaskan, pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Papua Tengah, agenda TPB/SDGs dinilai memiliki nilai strategis. Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, namun pada saat yang sama masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Tantangan tersebut antara lain kesenjangan antardaerah, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Vicktor menjelaskan bahwa TPB/SDGs merupakan agenda global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut diarahkan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Karena itu, penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah harus mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen yang nantinya dihasilkan diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Dokumen yang kita susun harus konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif, dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs ini hanya menjadi dokumen administratif. Saya ingin dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Papua Tengah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsultasi publik sebagai ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, data, informasi, saran, maupun rekomendasi yang konstruktif. Setiap target dan indikator yang nantinya dituangkan dalam RAD TPB/SDGs harus disusun berdasarkan kondisi riil serta kemampuan daerah.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga seluruh komponen masyarakat.
“Kita perlu membangun semangat kolaborasi dan gotong royong. Kita satukan data, program, sumber daya, dan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah,” katanya.
Lebih lanjut, Vicktor menegaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs adalah keterpaduannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Target dan indikator TPB/SDGs harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan Papua Tengah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan terukur.

Keterpaduan tersebut dinilai penting agar agenda pembangunan berkelanjutan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program-program yang dirancang dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi Papua Tengah.
Melalui konsultasi publik pertama ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif memberikan masukan dan memastikan penyusunan RAD TPB/SDGs Tahun 2025–2029 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta kondisi daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menargetkan agar dokumen RAD TPB/SDGs yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, agenda TPB/SDGs diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Tengah. (RED-GALA MANDIRI/Humas Pemprov)