STOP-BULYING_20261103_200611_0001

Wanggar Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Perkotaan dan Pemerintahan Papua Tengah

NABIRE, PAUA TENGAH | GALA MANDIRI – Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, mulai diarahkan menjadi kawasan perkotaan baru yang memiliki peran strategis dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah. Keberadaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Tengah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong percepatan penataan wilayah tersebut.
‎
‎Seiring pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan provinsi yang ditargetkan mendekati penyelesaian pada Desember 2026, Wanggar diproyeksikan tidak hanya menjadi lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas perkotaan baru di Papua Tengah.
‎
‎Untuk mempersiapkan arah perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menyusun landasan perencanaan tata ruang melalui Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Nabire, Selasa (3/11/2026), itu menjadi bagian dari penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada).
‎
‎Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arfan Nathan Palumpun.
‎
‎Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa penataan kawasan perkotaan Wanggar harus dipersiapkan secara terencana, mengingat wilayah tersebut memiliki prospek besar sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Nabire.
‎
‎Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk serta berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi akan membawa perubahan terhadap kebutuhan ruang dan pola pembangunan wilayah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan kawasan berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan persoalan tata ruang maupun lingkungan di kemudian hari.
‎
‎Ia mengingatkan, pembangunan perkotaan yang tidak disertai perencanaan terintegrasi berpotensi memunculkan persoalan, seperti perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali, ketidakteraturan kawasan permukiman, kemacetan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup.
‎
‎”Karena itu, penyusunan dokumen RDTR dan KLHS kawasan perkotaan Wanggar menjadi instrumen hukum sekaligus pedoman dalam mengarahkan pembangunan wilayah kita,” demikian penegasan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
‎
‎Mesak menilai RDTR dan KLHS tidak boleh dipandang sebatas dokumen teknis, peta wilayah, ataupun persyaratan administratif. Lebih dari itu, keduanya merupakan landasan untuk membangun kawasan yang aman, nyaman, produktif, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
‎
‎Ia juga meminta agar penyusunan dokumen tersebut melibatkan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi.
‎
‎Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Setiap kebijakan penataan ruang harus mempertimbangkan kondisi faktual wilayah, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang telah hidup di tengah masyarakat Wanggar.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire, Martinus Makay, SH, MM, menjelaskan bahwa Wanggar memiliki kedudukan strategis dalam arah pembangunan Papua Tengah, terutama setelah wilayah tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat pemerintahan provinsi.
‎
‎Ia mengatakan, perubahan status dan fungsi wilayah tersebut membawa konsekuensi terhadap kebutuhan penataan ruang yang lebih komprehensif. Wanggar harus dipersiapkan untuk menampung perkembangan berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
‎
‎”Kawasan ini bukan lagi sekadar kawasan penyangga, melainkan cikal bakal pusat pembangunan berbagai sektor, terlebih dengan ditetapkannya Papua Tengah sebagai provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang disahkan pada 25 Juli 2022,” ungkap Martinus.
‎
‎Ia menjelaskan, penyusunan RDTR berpedoman pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta berbagai regulasi mengenai penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.
‎
‎Keberadaan RDTR nantinya diharapkan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengendalikan pembangunan. Dokumen tersebut juga berperan mendukung penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui integrasi informasi tata ruang dengan sistem perizinan secara digital.
‎
‎Martinus menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR bersama tim teknis berkomitmen mengawal perkembangan kawasan perkotaan Wanggar agar tetap sesuai dengan perencanaan yang nantinya ditetapkan.
‎
‎Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan maupun mengabaikan hak dan ruang hidup masyarakat adat.
‎
‎Menurutnya, setiap kebijakan pemanfaatan ruang harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan sumber daya air, mengantisipasi potensi bencana, serta mempertahankan kawasan pertanian dan hutan yang masih memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat.
‎
‎”Pembangunan kawasan Wanggar harus berorientasi pada keberlanjutan. Apa yang kita rencanakan dan bangun saat ini bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi anak cucu kita di masa mendatang,” tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Martinus menyampaikan bahwa konsultasi publik menjadi kesempatan penting untuk memastikan dokumen RDTR dan KLHS tidak hanya disusun berdasarkan perspektif pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat yang akan terdampak langsung oleh perkembangan kawasan.
‎
‎Karena itu, masyarakat adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), lembaga pendidikan, BUMN, BUMD, pihak swasta, serta berbagai unsur terkait lainnya diharapkan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap materi perencanaan yang sedang disusun.
‎
‎Ia menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan tata ruang yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk memperhatikan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat Wanggar.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penyusunan RDTR dan KLHS tersebut dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akurat, memiliki kepastian hukum, serta menjadi pedoman bersama dalam mengarahkan pembangunan kawasan perkotaan Wanggar.
‎
‎Dengan demikian, kehadiran KIPP Papua Tengah di wilayah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat adat.
‎
‎Wanggar kini menghadapi babak baru dalam perkembangan wilayahnya. Penataan ruang yang disiapkan sejak awal menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan pusat pemerintahan Papua Tengah dapat berjalan seimbang dengan pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *