IMG-20261103-WA0012

Wakil Ketua IV DPRPT Tinjau Area Tambang di Ruas Jalan Waghete–Timika, Minta Izin Pertambangan Ditertibkan


‎“John NR Gobai Minta Pengelolaan Mineral, Batu, dan Pasir Memperhatikan Hak Masyarakat Adat serta Pemilik Tanah”
‎
NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI –Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam beberapa hari terakhir. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat dan penyempurnaan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperdasi) dan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus).
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, John NR Gobai tidak hanya melakukan komunikasi dengan masyarakat dari sejumlah suku di Kabupaten Mimika, tetapi juga menyempatkan diri mengunjungi kampung-kampung yang berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Timika.
‎Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Kampung Saka Minggi, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Wilayah ini berada cukup jauh dari pusat Kota Timika dan memiliki keterkaitan geografis dengan wilayah Kabupaten Deiyai.
‎Kunjungan lapangan tersebut menjadi kesempatan bagi John Gobai untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, mengetahui kondisi sosial ekonomi warga, serta melihat berbagai potensi dan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pinggiran.
‎
Berdialog dengan Masyarakat Kampung Saka Minggi

‎Saat berada di Kampung Saka Minggi, John NR Gobai berbincang dengan sejumlah warga untuk mengetahui aktivitas kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan mata pencaharian dan akses masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi.
‎Dalam dialog tersebut, beberapa warga menyampaikan bahwa mereka menjalankan usaha perdagangan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Kota Timika sebagai pusat perekonomian Kabupaten Mimika.
‎Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap kebutuhan ekonomi dan distribusi barang masih menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung jauh dari pusat kota.
‎John Gobai juga memperoleh informasi bahwa layanan transportasi DAMRI telah menjangkau wilayah tersebut. Kehadiran transportasi umum ini menjadi salah satu perkembangan positif dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama untuk menghubungkan kampung-kampung dengan pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.
‎
Tinjau Lokasi Pertambangan Mineral, Batu, dan Pasir

‎Selain berdialog dengan masyarakat, John NR Gobai melanjutkan kunjungan dengan meninjau langsung kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral, batu, dan pasir.
‎Lokasi tersebut berada di kawasan sungai besar yang terletak di tepi ruas Jalan Waghete, Kabupaten Deiyai, menuju Timika, Kabupaten Mimika.
‎Dalam peninjauan itu, John Gobai melihat potensi sumber daya alam berupa material mineral dan bebatuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
‎Menurutnya, pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, keberadaan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya perangkat daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
‎‎Ia menilai, penataan perizinan pertambangan menjadi bagian penting dari kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.
‎
Minta Dinas ESDM Tertibkan Perizinan Tambang
‎
John NR Gobai secara khusus meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah agar melakukan penertiban terhadap perizinan usaha pertambangan mineral, batu, dan pasir di kawasan tersebut.
‎Menurutnya, penataan perizinan tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta hak-hak masyarakat adat dan pemilik tanah.
‎”Ini menjadi kemenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Saya meminta agar Dinas ESDM menertibkan izin tambang ini,” tegas John Gobai saat melakukan peninjauan.
‎‎Ia juga meminta agar dalam proses pengaturan dan pemberian izin usaha pertambangan, pemerintah memperhatikan keberadaan pemilik hak atas tanah di lokasi tersebut.
‎
Hak Pemilik Tanah Harus Menjadi Perhatian
‎Lebih lanjut, John Gobai mendorong agar pemberian izin usaha pertambangan di kawasan itu memperhatikan pemilik tanah adat atau pihak yang secara sah memiliki hak atas tanah tempat kegiatan pertambangan berlangsung.
‎‎Menurutnya, masyarakat pemilik tanah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika potensi sumber daya alam di wilayah mereka dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Mereka harus dilibatkan dan memperoleh perhatian dalam setiap proses pengelolaan sumber daya alam.
‎Karena itu, penataan perizinan perlu disertai komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat adat serta pemilik hak ulayat guna menghindari persoalan sosial maupun konflik di kemudian hari.
‎Kunjungan lapangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya John NR Gobai menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi berbagai persoalan nyata di daerah. Hasil peninjauan diharapkan dapat menjadi bahan perhatian bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. (<span;>RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *