Ketua Panitia: “Ini Rapat Terakhir, Hari H Tidak Boleh Ada Lagi Kekurangan”

NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Panitia Musyawarah Besar (Mubes) 6 Suku Pesisir dan Kepulauan menggelar rapat pematangan terakhir menjelang pelaksanaan Mubes, Selasa (28/7/2026), di Manase Beach, Kalibobo, Kabupaten Nabire.
Rapat tersebut menjadi forum final untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan, baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Sejumlah tokoh dari enam suku pesisir dan kepulauan turut hadir, di antaranya Herman Sayori, Daud Monei, Hendrik Andoi, Edy Wabes, John Marey, Poppy Amir Sawaka, Merry C. Yoweni, serta para tokoh adat dan panitia lainnya.

Sebelumnya, panitia telah menggelar beberapa kali rapat koordinasi di sekretariat serta melakukan komunikasi dan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire. Rapat kali ini menjadi tahapan akhir sebelum Mubes resmi dibuka.
Mubes Jadi Ruang Pemersatu Enam Suku

Ketua Panitia Mubes, Daud Monei, mengatakan Musyawarah Besar ini lahir dari keinginan bersama untuk menghadirkan ruang persatuan bagi enam suku pesisir dan kepulauan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, sejak Kabupaten Nabire berdiri, masyarakat adat dari enam suku memang telah memiliki eksistensi masing-masing. Namun, belum pernah ada wadah besar yang mempertemukan seluruh elemen untuk membicarakan kepentingan bersama dan masa depan masyarakat adat pesisir.

Ia menjelaskan bahwa salah satu agenda penting Mubes adalah mengaktifkan kembali wadah atau aliansi masyarakat enam suku yang selama ini tidak berjalan setelah kepengurusan sebelumnya vakum.
“Kami ingin menghidupkan kembali aliansi masyarakat enam suku agar memiliki organisasi yang aktif dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat adat secara berkelanjutan,” katanya.
Selain membahas organisasi, Mubes juga akan menghasilkan berbagai rekomendasi program yang selaras dengan program pemerintah, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat adat.
“Program-program yang akan dirumuskan nantinya diharapkan bisa sinkron dengan program pemerintah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat pesisir dan kepulauan,” tambahnya.
Bahas Seluruh Kebutuhan Pelaksanaan Mubes

Dalam rapat tersebut, panitia membahas secara rinci seluruh kebutuhan pelaksanaan Mubes. Masing-masing bidang diminta memaparkan kesiapan serta kebutuhan yang masih diperlukan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain bidang persidangan, keamanan, konsumsi, transportasi, akomodasi, perlengkapan, dokumentasi hingga publikasi.
Daud Monei menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan rapat terakhir sehingga seluruh persoalan harus diselesaikan sebelum hari pelaksanaan.
“Ini rapat terakhir kita. Semua kebutuhan harus dibahas sampai tuntas. Setiap bidang wajib menyampaikan kesiapannya. Kita tidak ingin pada hari pelaksanaan nanti masih ada kekurangan, baik teknis maupun nonteknis yang dapat menghambat jalannya Mubes,” tegasnya.
Ia berharap seluruh panitia bekerja maksimal agar pelaksanaan Musyawarah Besar dapat berlangsung lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat enam suku.
Pengukuhan Asosiasi dan Kepala Suku

Koordinator Persidangan, Edy Wabes, menjelaskan bahwa selain membahas tata tertib persidangan, Mubes juga akan diisi dengan sejumlah agenda penting.
Salah satunya adalah pengukuhan Asosiasi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan yang akan dilakukan oleh para pendiri bersama para tua-tua adat sebagai representasi enam suku pesisir dan kepulauan.
Selain itu, akan dilakukan pengukuhan terhadap tiga kepala suku yang telah resmi terpilih, yakni Kepala Suku Wate, Yeresiam, dan Goa.
Sementara itu, tiga suku lainnya, yaitu Umari, Yaur, dan Moora, akan melaksanakan proses pemilihan kepala suku dalam rangkaian Musyawarah Besar. Setelah seluruh proses selesai, keenam kepala suku tersebut akan dilantik secara bersama-sama.
Persidangan Dipimpin Perwakilan Enam Suku

Edy Wabes juga memaparkan mekanisme persidangan yang akan diterapkan selama Mubes berlangsung.
Menurutnya, panitia telah menyiapkan pimpinan sidang sementara maupun pimpinan sidang definitif. Untuk pimpinan sidang definitif akan diisi oleh perwakilan dari enam suku yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi memimpin jalannya persidangan.
Dengan seluruh persiapan yang telah dimatangkan dalam rapat terakhir ini, panitia berharap Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan dapat berjalan sukses, menghasilkan kesepakatan strategis, memperkuat persatuan masyarakat adat, serta melahirkan rekomendasi yang menjadi pijakan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir dan kepulauan di Kabupaten Nabire. (RED-GALA MANDIRI)