Nabire, Papua Tengah– GALA MANDIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul banyaknya pengaduan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan serta dugaan kelangkaan BBM di wilayah tersebut.
Sidak dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire, La Halim, bersama sejumlah pihak terkait. Pemeriksaan dilakukan dengan memantau langsung aktivitas pengisian BBM di SPBU, salah satunya di SPBU Oyehe, Selasa (10/03/2026).
La Halim menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
“Kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait kebutuhan BBM. Karena itu kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” ujar Halim kepada awak media saat meninjau lokasi.
Dalam Sidak tersebut, tim menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya kendaraan yang diduga menggunakan plat nomor ganda untuk mengisi BBM lebih dari satu kali.
Menurut Halim, kendaraan tersebut masuk ke area SPBU menggunakan satu plat nomor untuk melakukan pengisian BBM, kemudian keluar dan kembali masuk dengan menggunakan plat nomor berbeda untuk kembali mengisi BBM bersubsidi.
“Ada kendaraan yang menggunakan dua plat nomor. Setelah mengisi, dia keluar lalu masuk lagi dengan plat yang lain untuk mengisi kembali,” jelasnya.
Ia menegaskan, secara pasokan stok BBM di Kabupaten Nabire sebenarnya masih dalam kondisi mencukupi. Namun, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Alhamdulillah dari Pertamina, stok BBM di Nabire cukup. Yang kita antisipasi jangan sampai BBM subsidi ini digunakan oleh masyarakat yang tidak berhak,” katanya.
Selain memeriksa kendaraan yang mengantre, petugas juga memfokuskan pengawasan terhadap kendaraan yang diduga melakukan penimbunan atau pengangkutan BBM dalam jumlah besar. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan dengan tangki tambahan, bak yang dimodifikasi, maupun kendaraan yang dicurigai membawa jerigen dalam jumlah banyak.
Namun demikian, Sidak kali ini belum menyentuh pemeriksaan takaran pompa BBM di SPBU. Hal tersebut karena kewenangan pengawasan terkait takaran berada pada pihak Pertamina. Meski begitu, Pemkab Nabire tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait pada waktu mendatang.
Halim juga meluruskan anggapan masyarakat terkait kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU. Menurutnya, antrean tersebut lebih disebabkan oleh adanya pembatasan jumlah pengisian solar di setiap SPBU.
Di beberapa SPBU, pengisian solar dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan, sementara di SPBU lainnya dapat mencapai 75 liter. Pembatasan tersebut membuat sejumlah sopir harus kembali mengantre pada hari berikutnya untuk memenuhi kebutuhan operasional kendaraan mereka.
“Jadi sebenarnya bukan kelangkaan. Pengisian solar memang dibatasi, sehingga sopir harus kembali mengantre keesokan harinya untuk memenuhi kebutuhan operasional kendaraan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang diperketat di SPBU, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar berhak. (RED+GALA MANDIRI)