STOP-BULYING_20261104_171131_0000

‎Otis Monei Akui Keluarga Yason Nawipa Bagian dari Suku Wate, Hak Ulayat Masih Dipersoalkan

‎NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Pengakuan terhadap hubungan kekeluargaan menjadi titik penting dalam mediasi persoalan tanah antara masyarakat adat Suku Wate dan keluarga besar Yason Nawipa. Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, secara terbuka menyatakan bahwa keluarga Yason Nawipa merupakan bagian dari keluarga besar Suku Wate. Meski demikian, pengakuan secara adat tersebut belum menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai kepemilikan hak ulayat atas tanah yang dipersoalkan.

‎Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan mediasi yang dipimpin Bupati Nabire, Mesak Magai, di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Rabu (4/11/2026). Pertemuan ini menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan sejarah, dasar pengakuan, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan riwayat tanah tersebut.

Hadir dalam mediasi itu Wakil Bupati Nabire Burhanudin Pawennari, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Kepala Suku Besar Wate Otis Monei bersama Daud Monei, serta tokoh adat Daniel Mandiwa, Konstan Waray, dan Jonathan Waray. Sementara keluarga besar Yason Nawipa diwakili Deki Nawipa bersama sejumlah anggota keluarga.

‎Dalam arahannya, Bupati Mesak Magai mengingatkan bahwa persoalan tanah adat harus disikapi secara hati-hati karena menyangkut hubungan kekeluargaan, identitas masyarakat adat, dan kepentingan antargenerasi. Menurutnya, persoalan yang tidak diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.

Mesak berharap kedua pihak tidak mengedepankan perbedaan klaim, melainkan membangun komunikasi terbuka dengan mengutamakan sikap saling menghormati.

‎”Saya rasa masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat ketika dua belah pihak saling menghargai dan memaklumi. Saya katakan ini bukan sengketa, tetapi lebih kepada sebuah pengakuan dari dua pihak,” ujar Mesak.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah persoalan pertanahan di Kabupaten Nabire selama masa kepemimpinannya dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertemukan para pihak untuk membicarakan batas-batas tanah hingga memperoleh kesepahaman bersama.

Pada kesempatan yang sama, Deki Nawipa selaku juru bicara keluarga besar Yason Nawipa menjelaskan latar belakang sejarah kedatangan Yason Nawipa di Nabire serta hubungan yang telah terbangun dengan masyarakat adat Suku Wate sejak puluhan tahun silam, khususnya dengan Kristian Waray.

‎Deki menyebutkan, Yason Nawipa datang ke Nabire sekitar 1957 dan ketika itu memperoleh penerimaan serta hak istimewa dari para tetua adat Suku Wate.

‎Lebih jauh, ia menguraikan bahwa pada 1959 Kristian Waray telah memberikan hak ulayat kepada Yason Nawipa. Untuk memperkuat penjelasan tersebut, keluarga membawa sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti pelimpahan tanah, termasuk dokumen tulisan tangan yang diklaim dibuat langsung oleh Kristian Waray.

‎”Pada tahun 1959, Bapak Yason Nawipa mendapat hak ulayat dari Bapak Kristian Waray. Kami di sini membawa dokumen pelimpahan tanah dari Bapak Kristian Waray, bahkan salah satu dokumennya merupakan tulisan tangan beliau,” jelas Deki.

‎Ia menambahkan, dokumen tersebut disebut telah mendapatkan pengesahan secara adat dan pemerintahan pada 1960. Kemudian, pada 1996, pengesahan kembali diberikan oleh Kepala Suku Besar Wate saat itu, almarhum Didimus Waray.

Menurut Deki, riwayat pengakuan tersebut juga mendapat penguatan dari Jonathan Waray, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Waharia pada 2023.

‎Namun, pemaparan keluarga Yason Nawipa tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai asal-usul dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan.

‎Tokoh adat Suku Wate, Daniel Mandiwa, menilai dokumen yang disampaikan keluarga Nawipa kemungkinan merupakan dokumen asli. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses penyerahan tanah maupun perjalanan dokumen tersebut dari generasi ke generasi.

‎Ia mengatakan, baik Kristian Waray maupun Didimus Waray tidak pernah secara khusus menceritakan kepadanya mengenai dokumen pelimpahan tanah yang ditunjukkan dalam pertemuan tersebut.

‎Meski begitu, Mandiwa membenarkan bahwa hubungan antara orang tua mereka dan Yason Nawipa selama ini terjalin baik.

“Kami mengetahui orang tua kami berteman cukup baik dan menjadikan Bapak Yason Nawipa sebagai bagian dari Suku Wate,” ungkapnya.

‎Pandangan serupa disampaikan Konstan Waray dan Jonathan Waray. Keduanya mengakui keberadaan Yason Nawipa sebagai bagian dari keluarga Suku Wate, tetapi belum dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai dokumen maupun proses pelimpahan hak atas tanah yang dipersoalkan.

Sikap lebih lanjut disampaikan Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap keluarga besar Yason Nawipa sebagai bagian dari Suku Wate merupakan hal yang tidak dipersoalkan. Akan tetapi, pengakuan hubungan adat tersebut harus dibedakan dengan penetapan kepemilikan hak ulayat atas bidang tanah yang sedang dibicarakan.

‎Otis menyatakan, pihaknya belum memiliki informasi yang cukup untuk memastikan seluruh riwayat dokumen yang diperlihatkan keluarga Nawipa. Karena itu, diperlukan penelusuran lebih mendalam, termasuk pembuktian secara yuridis, agar persoalan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

‎”Kami belum bisa memahami dan mengetahui secara jelas dokumen-dokumen yang Bapak Deki Nawipa perlihatkan. Sama seperti pernyataan Bapak Mandiwa, saya pun belum mengetahui atau mendengar cerita dari orang tua terkait dokumen itu,” katanya.

Menurut Otis, keabsahan dokumen perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, ia kembali menegaskan bahwa secara kekeluargaan dan adat, keluarga besar Yason Nawipa tetap diakui sebagai bagian dari Suku Wate.

Sementara menyangkut hak ulayat atas tanah yang menjadi pokok persoalan, Otis mengaku pihaknya masih memiliki keberatan. Ia menyebutkan, pemberian hak-hak tanah kepada keluarga Yason Nawipa masih membutuhkan pembahasan dan persetujuan bersama dari kedua pihak.

‎”Kami mengakui bahwa keluarga besar Yason Nawipa merupakan bagian dari Suku Wate. Tetapi, terkait pemilik hak ulayat, kami masih keberatan. Meski demikian, kami tetap akan memberikan hak-hak (tanah) kepada keluarga Bapak Yason Nawipa. Hal ini membutuhkan tindak lanjut melalui persetujuan kedua belah pihak,” tegasnya.

Pertemuan tersebut memperlihatkan adanya titik temu dalam pengakuan hubungan kekeluargaan, tetapi masih menyisakan persoalan mendasar mengenai status hak ulayat dan pembuktian dokumen kepemilikan tanah.

‎Karena itu, penyelesaian berikutnya diharapkan tidak hanya bertumpu pada pengakuan lisan, tetapi juga melalui penelusuran sejarah, pemeriksaan dokumen, serta musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait.

‎Pemerintah Kabupaten Nabire diharapkan terus memfasilitasi komunikasi antara kedua pihak agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai, tanpa mengabaikan hak masyarakat adat maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengakuan terhadap ikatan keluarga Suku Wate dapat menjadi landasan untuk membangun kesepakatan yang lebih luas, termasuk menemukan penyelesaian yang adil terkait tanah yang selama ini didipersoalkan. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *