JAYAPURA – GALA MANDIRI – Pemerintah Kabupaten Puncak kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Puncak.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Subagyo, kepada Bupati Puncak, Elvis Tabuni, dalam acara resmi yang berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Papua Tengah, Jayapura, Selasa (2/6/2026).
Bupati Elvis Tabuni menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Puncak. Kami akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang,” ujar Elvis.
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah prestasi administratif, tetapi juga wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Puncak, Ferdinand G.M. Helan, menjelaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berbagai upaya dilakukan mulai dari penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, penataan administrasi yang tertib, hingga peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.

Menurutnya, tantangan geografis yang dihadapi Kabupaten Puncak tidak menjadi hambatan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan akses wilayah yang masih bergantung pada transportasi udara, seluruh jajaran pemerintah tetap berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
Apresiasi juga datang dari Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, yang menilai keberhasilan tersebut merupakan bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait. DPRK, kata dia, akan terus mendukung berbagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
Raihan opini WTP ketujuh kali ini semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa daerah dengan tantangan geografis yang kompleks tetap mampu menghadirkan kinerja keuangan yang memenuhi standar nasional. (RED-GALA MANDIRI)