NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama para pemimpin lintas agama untuk semakin aktif mengambil peran dalam menjaga kerukunan, mencegah konflik sosial, serta menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026 yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026) pagi, bertempat di Guest House, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire.

Kegiatan yang mengusung tema “Pimpinan Lintas Agama Bersatu Membangun Papua Tengah yang Cerdas, Sehat, Produktif, Aman, Damai, Harmonis dan Berkelanjutan” tersebut dihadiri puluhan pemimpin dan pemuka agama dari berbagai denominasi yang berasal dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Alantino Wiyai, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemimpin agama yang selama ini telah berkontribusi dalam menjaga kedamaian, persatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Menurut Gubernur, Papua Tengah merupakan rumah bersama yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, bahasa, adat istiadat dan agama yang beragam. Keberagaman tersebut, kata dia, bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan kekayaan yang harus dijaga secara bersama-sama.
“Kerukunan umat beragama tidak hanya berarti hidup berdampingan tanpa konflik. Kerukunan harus diwujudkan melalui sikap saling menghormati, saling membantu, saling menjaga, dan membangun kepercayaan di antara sesama anak bangsa,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pemimpin agama memiliki posisi strategis dalam membangun suasana damai di tengah masyarakat. Hal itu karena masyarakat cenderung mendengar nasihat serta mengikuti keteladanan yang diberikan oleh para pemimpin agama.
Karena itu, para pemimpin lintas agama diharapkan terus tampil sebagai pembawa pesan perdamaian, penyejuk masyarakat dan jembatan komunikasi apabila terjadi perbedaan maupun persoalan sosial.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengingatkan pentingnya menjaga rumah ibadah sebagai tempat yang menghadirkan kesejukan, kasih, persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Agama, lanjutnya, tidak boleh dimanfaatkan untuk menumbuhkan kebencian, permusuhan ataupun memecah persatuan masyarakat.
“Jangan sampai agama digunakan untuk membangun kebencian, permusuhan ataupun memecah persatuan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan gedung, tetapi juga harus mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun dan saling menghargai.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda serta seluruh elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak para pemimpin agama memberikan perhatian lebih besar terhadap generasi muda Papua Tengah. Para generasi muda perlu dibekali nilai-nilai toleransi agar tidak mudah terpengaruh provokasi, berita bohong, ujaran kebencian maupun berbagai tindakan yang dapat merusak kehidupan sosial.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan agama, suku maupun pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
“Kita boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar Papua Tengah dan satu bangsa Indonesia,” pesannya.
Gubernur kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Papua Tengah dengan hati yang damai. Setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, sementara setiap perbedaan hendaknya menjadi ruang untuk duduk bersama dan mencari solusi.
“Ketika ada persoalan, mari kita selesaikan melalui komunikasi dan dialog. Ketika ada perbedaan, mari kita duduk bersama. Dan ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, mari kita hadir untuk saling membantu tanpa melihat latar belakang agama maupun sukunya,” ujarnya.
Melalui Temu Kerukunan Pemimpin Agama Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap lahir komitmen bersama yang semakin kuat dalam menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, mencegah konflik sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis.

Penguatan peran FKUB dan pemimpin lintas agama dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem pencegahan konflik berbasis komunikasi, toleransi dan kebersamaan, sehingga Papua Tengah dapat terus berkembang sebagai daerah yang damai, produktif dan berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)