Nabire – GALA MANDIRI – Bupati Nabire, Mesakh Magai, mengambil langkah tegas dengan turun langsung mengevaluasi sistem pembagian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSUD Nabire. Evaluasi ini dilakukan dalam pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlangsung di Aula Poliklinik RSUD Nabire, Kamis (16/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang mampu menjamin keadilan dan transparansi bagi seluruh tenaga medis. Ia menyebut, Perbup yang tengah disiapkan akan menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan mekanisme pembayaran jasa layanan.
Menurutnya, seluruh elemen tenaga kesehatan—mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga medis lainnya—memiliki kontribusi penting dalam setiap proses pelayanan di rumah sakit. Karena itu, pembagian jasa harus mencerminkan peran dan beban kerja secara proporsional.
Evaluasi ini juga dipicu oleh munculnya berbagai keluhan terkait ketimpangan pembagian jasa, terutama antara tenaga perawat dan dokter spesialis. Bupati mengakui adanya perbedaan pandangan mengenai beban kerja dalam sistem pelayanan yang bersifat kolaboratif.
“Setiap tahapan pelayanan, dari tindakan medis hingga perawatan lanjutan, melibatkan banyak pihak. Karena itu, perlu ada penyamaan persepsi agar pembagian jasa bisa adil bagi semua,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati menginstruksikan manajemen RSUD Nabire untuk segera menyusun skema baru yang lebih berimbang. Skema tersebut akan mencakup seluruh unsur tenaga medis, termasuk tim anestesi, perawat, hingga asisten medis yang terlibat dalam tindakan operasi.
Ia berharap langkah ini dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis sekaligus meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur BLUD RSUD Nabire, Sukatemin, menjelaskan bahwa pihaknya telah memaparkan sistem pembagian jasa yang saat ini diterapkan. Ia menyebut perhitungan tersebut mengacu pada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri serta perbandingan dengan sejumlah rumah sakit daerah lainnya, termasuk di Papua.

Meski demikian, diskusi dalam forum tersebut sempat berlangsung dinamis. Sejumlah perwakilan tenaga medis dari ruang ICU, ruang operasi, dan ruang perawatan pasca operasi menyampaikan pandangan dan keberatan mereka secara terbuka.
Pemerintah Kabupaten Nabire optimistis, melalui evaluasi menyeluruh dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, sistem pembagian jasa layanan di RSUD Nabire ke depan akan menjadi lebih adil, transparan, dan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah. (RED-GALA MANDIRI)