NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka membahas berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Nabire, Kamis (1/10/2026), tersebut dibuka oleh Staf Ahli Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Herman Kayame, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Papua Tengah yang telah menyelenggarakan FGD sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan di daerah.
Menurut Gubernur, setiap kebijakan pembangunan harus memiliki dasar yang kuat serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak cukup hanya berangkat dari asumsi atau pendekatan rutin, tetapi harus didukung oleh data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa permasalahan yang harus diselesaikan, mengapa permasalahan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, apa intervensi yang diperlukan, dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Ia menjelaskan, pengkajian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, serta kekayaan budaya dan keragaman karakteristik wilayah. Namun, di sisi lain, provinsi ini juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Dalam kondisi tersebut, pembangunan Papua Tengah dinilai membutuhkan pendekatan perencanaan yang mampu melihat persoalan secara lebih menyeluruh. Kebijakan dan program pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengkajian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan agar kebijakan dan program pembangunan yang kita susun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” lanjutnya.
Gubernur juga menilai FGD memiliki arti penting sebagai ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun berbagai pandangan, sekaligus menggali informasi dan rekomendasi dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah.
Karena itu, forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi mampu menghasilkan rumusan yang konkret mengenai isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, akar permasalahan hingga rekomendasi kebijakan.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan maupun penyempurnaan perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah ke depan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan keterpaduan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Gubernur, berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu sektor atau satu perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi serta mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Saya juga berharap hasil kajian dan diskusi pada hari ini dapat memperkuat penerapan evidence-based policy, yaitu kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman serta bukti lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Pendekatan berbasis bukti tersebut dinilai penting agar pembangunan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Oleh sebab itu, suara masyarakat, karakteristik sosial dan budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan serta potensi lokal perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangun pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan strategis daerah sekaligus tersusun rekomendasi yang dapat memperkuat arah pembangunan Papua Tengah.
Perencanaan yang berbasis data, kajian dan kondisi nyata masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. (RED-GALA MANDIRI)