Dr.H.Mukayat : Dengan Anggaran Terbatas, Kita Buktikan Nabire Mampu Bersaing dengan Timika

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan IV Tahun 2026, Jumat (20/11/2026), bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Nabire.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Bapperida bersama sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat, Tata Pemerintahan (TAPEM), serta Dinas Perumahan. Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber.
Rakor dibuka sekaligus ditutup oleh Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, M.Si., M.Pd., M.Sc.

Dalam arahannya, Dr.H Mukayat menegaskan pentingnya komitmen, kerja sama, dan keseriusan seluruh OPD dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Nabire.
Ia menjelaskan bahwa SPM bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pada dasarnya pelayanan dasar tersebut telah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah setiap hari. Pelaksanaannya juga telah memiliki landasan regulasi yang jelas, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
Menurutnya, pelayanan dasar SPM mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam penguatan matriks dan koordinasi pelaksanaan, sejumlah aspek pendukung, termasuk penanggulangan bencana, juga menjadi perhatian bersama.

Dr.Mukayat menekankan bahwa Kabupaten Nabire harus terus menunjukkan perkembangan positif dalam pencapaian SPM. Bahkan, ia menjadikan Kabupaten Mimika sebagai salah satu tolok ukur dan pembanding dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita harus ada progres karena kita bersaing dengan Timika. Jadi, semua indikator capaian kita sekarang tolok ukurnya dengan Timika. Walaupun anggaran kita berbeda, kita tidak boleh menyerah,” tegasnya.
Ia membandingkan kemampuan fiskal kedua daerah, di mana APBD Kabupaten Mimika mencapai sekitar Rp6,9 triliun, sedangkan Kabupaten Nabire sekitar Rp1,5 triliun. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan anggaran yang kecil, kita tetap berupaya. Kita tidak mau kalah. Kalau anggaran besar lalu kita eksis, itu biasa. Tetapi kalau anggaran kecil, dalam keadaan sempit dan kekurangan, kita tetap bisa eksis, itulah tipikal orang yang maju,” ungkap Mukayat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPM dapat dilihat melalui empat indikator utama. Pertama, pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi berbasis data sehingga setiap perkembangan capaian dapat diukur secara objektif. Kedua, adanya peningkatan nyata terhadap kualitas pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat.
Ketiga, keberhasilan SPM membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya OPD teknis, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya. Keempat, capaian pelayanan harus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam jangka panjang, sehingga program yang telah direncanakan tidak mudah berubah tanpa arah dan kesinambungan.

Dalam kesempatan tersebut, Mukayat juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah prestasi yang telah diraih Kabupaten Nabire pada tingkat nasional sepanjang tahun 2026. Di antaranya, capaian juara II pada bidang pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta penghargaan di bidang administrasi kependudukan.
Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa secara sektoral atau mikro, Kabupaten Nabire telah mampu menunjukkan kualitas pelayanan yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus terus diperkuat agar secara keseluruhan indikator SPM Kabupaten Nabire dapat semakin kompetitif.
“Secara mikro, SPM kita berhasil. Tetapi secara keseluruhan, berdasarkan matriks indikator yang ada, kita masih harus mengejar ketertinggalan dari Timika. Karena itu, mari kita bekerja bersama dan meningkatkan capaian kita,” katanya.

Dr.Mukayat juga meminta seluruh peserta rakor, khususnya OPD yang capaian penginputan datanya masih belum menunjukkan perkembangan, agar segera melakukan pembenahan. Berdasarkan hasil pemantauan matriks sementara, sektor pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan progres yang baik, sementara sektor perumahan dan Satpol PP masih perlu mendapatkan perhatian khusus.
Ia meminta OPD terkait untuk memastikan apakah kendala yang dihadapi disebabkan oleh belum tersedianya data atau karena data yang sudah tersedia belum sempat diinput ke dalam sistem.
“Saya ingin mengetahui, apakah datanya memang belum ada atau datanya sudah ada tetapi belum sempat diinput. Ini harus kita selesaikan bersama. Saya berharap sampai sore hari nanti sudah ada progres yang jelas,” ujarnya.
Kepala Bapperida tersebut juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebutuhan OPD dalam mempercepat pencapaian target SPM. Ia bahkan membuka peluang pemberian penghargaan atau reward bagi tim operator yang bekerja maksimal dalam memenuhi target dan menunjukkan kinerja terbaik.
Menurutnya, apresiasi merupakan salah satu bentuk motivasi agar seluruh tim tetap bersemangat dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain SPM, ia juga menyebut kemungkinan pemberian reward bagi tim yang menangani program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Terkait pembagian tugas dan kewenangan, Mukayat menegaskan bahwa koordinasi serta pengelolaan SPM pada prinsipnya menjadi ranah Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM). Sementara itu, Bapperida berperan memberikan dukungan, khususnya dalam aspek koordinasi dan perencanaan.
Ia berharap ke depan TAPEM semakin mandiri dan mampu mengelola seluruh proses pelaksanaan serta pelaporan SPM secara optimal, termasuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila pada tahun 2027 TAPEM telah mampu menjalankan tugas tersebut secara mandiri, maka peran Bapperida dalam pendampingan teknis akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Menutup arahannya, Mukayat mengajak seluruh OPD untuk menjadikan rakor tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi dan menyelesaikan berbagai kendala yang masih menghambat pencapaian SPM di Kabupaten Nabire.
Ia berharap hasil koordinasi kali ini dapat menghasilkan matriks capaian yang menunjukkan perkembangan positif, bahkan seluruh indikator diharapkan dapat berubah menjadi hijau sebagai gambaran peningkatan kinerja pelayanan dasar.
“Intinya satu, dengan anggaran yang terbatas dan adanya efisiensi anggaran, mari kita buktikan bahwa SPM Kabupaten Nabire mampu bersaing dengan Timika. Saya berharap seluruh OPD tetap solid, bekerja maksimal, dan menunjukkan progres yang nyata. Semoga melalui koordinasi ini, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, infrastruktur, serta pelayanan dasar lainnya semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Dr. Mukayat.
Melalui Rakor SPM Triwulan IV Tahun 2026 ini, Bapperida Kabupaten Nabire berharap terbangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pemenuhan data, meningkatkan capaian indikator, serta memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)


Leave A Comment