Nabire, Papua Tengah -GALA MANDIRI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, menyampaikan sejumlah poin penting kepada awak media usai mendampingi kunjungan Gibran Rakabuming Raka di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026).

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah Yulianus Mambrasar sat Memberikan Paparan Proyek Pemerintahan Pemprov Papua Tengah Terpadu dihadapan Wapres Gibran Rakabuming Raka

Dalam keterangannya di halaman Rumah Susun (Rusun) ASN Pemprov Papua Tengah, Mambrasar menjelaskan bahwa kunjungan Wakil Presiden difokuskan pada peninjauan progres pembangunan infrastruktur pemerintahan terpadu. Ia menuturkan bahwa sebagian proyek telah rampung, khususnya pembangunan rusun ASN yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, pembangunan sejumlah fasilitas utama lainnya masih berjalan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi APBN, proyek yang sedang berlangsung meliputi pembangunan Gedung DPR Papua, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Kantor Gubernur. Adapun dari APBD, pemerintah daerah tengah membangun tiga tower rusun tambahan dengan variasi jumlah lantai, yakni tiga, lima, dan tujuh lantai.

Mambrasar mengungkapkan bahwa saat ini seluruh infrastruktur tersebut masih dalam tahap proses penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Namun demikian, Wakil Presiden memberikan sejumlah catatan terkait penyempurnaan fasilitas yang dinilai masih perlu dibenahi. Catatan tersebut telah didokumentasikan oleh pihak teknis di lapangan dan akan segera ditindaklanjuti sebelum proses serah terima resmi dilakukan.

“Beliau memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang sudah berjalan, namun juga menekankan agar kekurangan yang ada dapat segera dirapikan sebelum diserahkan,” ujar Mambrasar.

Terkait pemanfaatan rusun ASN, ia menjelaskan bahwa masa pemeliharaan bangunan dijadwalkan berlangsung hingga Juni–Juli 2026. Meski demikian, pemerintah daerah telah diperbolehkan secara bertahap mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mulai menempati hunian tersebut. Hal ini dinilai penting agar bangunan tetap terawat dan tidak mengalami kerusakan akibat tidak dihuni.

Dari sisi kapasitas, satu tower rusun memiliki 44 kamar. Dengan dua tower utama, total tersedia sekitar 88 unit hunian. Selain itu, fasilitas tersebut juga dirancang inklusif dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat digunakan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali.

Dalam kesempatan yang sama, Mambrasar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan percepatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan kepada Wakil Presiden. Usulan tersebut mencakup pembangunan fasilitas umum seperti pasar, taman bermain, dan pusat olahraga (sport center), guna menunjang aktivitas masyarakat dan ASN di kawasan pusat pemerintahan yang baru.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden memberikan respons positif dan menilai pengembangan fasilitas publik menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan pemerintahan terpadu. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas dan aksesibilitas, mengingat waktu tempuh menuju lokasi yang mencapai sekitar satu setengah jam.

Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas sebelum digunakan secara penuh oleh ASN dan masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)