Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Di tengah dinamika sosial yang terus bergejolak di Kabupaten Dogiyai, seruan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif kembali digaungkan. Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John N.R. Gobai, menekankan pentingnya langkah bersama untuk memutus siklus kekerasan yang berulang serta menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Seruan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang-ruang publik di Dogiyai—khususnya di sekitar pasar dan pusat keramaian—telah berkembang menjadi titik-titik aktivitas ilegal seperti perjudian rolex, dadu, hingga praktik togel. Aktivitas ini tidak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi masyarakat dari kampung-kampung sekitar untuk datang ke wilayah perkotaan seperti Enarotali, Moanemani, dan sekitarnya.
Fenomena ini membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Banyak warga yang datang dengan harapan memperoleh uang secara instan, namun justru terjebak dalam pola hidup konsumtif dan meninggalkan aktivitas produktif di kampung halaman, seperti berkebun atau bertani. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas.
Di sisi lain, keramaian tersebut kerap diperparah oleh konsumsi minuman beralkohol. Dalam banyak kasus, alkohol menjadi pemicu konflik—memperbesar persoalan kecil menjadi pertikaian besar, apalagi jika dibumbui dengan dendam lama. Situasi ini sering berujung pada aksi pemalangan jalan, bentrokan antarwarga, bahkan konflik yang melibatkan aparat keamanan.
Peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini semakin mempertegas urgensi penanganan serius. Aparat kepolisian dituntut untuk segera mengungkap motif dan pelaku dari berbagai insiden penembakan, baik yang menimpa anggota polisi maupun masyarakat sipil. Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan mencegah meluasnya konflik.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya upaya “cipta kondisi” oleh kelompok tertentu—yakni usaha sistematis untuk memelihara ketegangan agar konflik dapat muncul sewaktu-waktu. Jika benar, hal ini menuntut kerja intelijen yang lebih tajam serta pendekatan keamanan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan persuasif.
Dalam konteks ini, pendekatan rekonsiliasi menjadi sangat penting. Kelompok-kelompok yang berseberangan perlu dirangkul dan dikonsolidasikan demi membangun kesepahaman bersama. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat sipil memiliki peran strategis untuk menggali akar masalah dan mendorong penyelesaian berbasis dialog.
Ke depan, langkah konkret perlu segera diambil. Penutupan tempat-tempat perjudian menjadi salah satu opsi strategis untuk menghilangkan sumber masalah. Selain itu, pengendalian arus penduduk ke pusat kota perlu diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan sosial yang tidak terkendali.
Solusi jangka panjang juga harus menyentuh aspek ekonomi. Program padat karya, pengembangan usaha bagi generasi muda, serta pembinaan kewirausahaan di kampung-kampung dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal. Bahkan, pemberdayaan pemuda melalui rekrutmen sebagai aparat keamanan lokal—baik dalam kepolisian maupun satuan polisi pamong praja—dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap keamanan wilayahnya sendiri.
Pada akhirnya, momentum keagamaan seperti Paskah diharapkan menjadi titik refleksi bersama. Rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama manusia harus berjalan seiring dengan komitmen menegakkan hukum. Perdamaian tidak hanya dibangun melalui seruan moral, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam menindak pelaku kekerasan dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Dogiyai.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Dogiyai yang aman dan kondusif bukanlah sesuatu yang utopis—melainkan tujuan yang dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)