Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI–
Sepanjang tahun 2025, dinamika keamanan dan penegakan hukum mewarnai wilayah hukum Polda Papua Tengah. Mulai dari persoalan keterbatasan personel, gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata, konflik sosial, hingga tantangan geografis yang luas dan ekstrem.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional kepada publik, Polda Papua Tengah menggelar Refleksi Akhir Tahun 2025 dengan mengusung tema “Komunikasi untuk Kenyamanan”, Selasa (30/12/2025), di Nabire. Kegiatan ini dikemas dalam suasana dialog dan keakraban bersama insan pers.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K., didampingi Wakapolda Kombes Pol Muhajir, S.I.K., M.H., Irwasda, para Pejabat Utama Polda, Dansat Brimob Kombes Pol Tahir, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., Wakapolres Kompol Piter Kendek, serta unsur tokoh adat dan masyarakat, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 28 jurnalis dari berbagai media lokal dan nasional menghadiri forum refleksi yang berlangsung hangat dan terbuka itu.
Personel Masih Jauh dari Ideal
Dalam paparannya, Kapolda Papua Tengah secara terbuka mengakui bahwa kekuatan personel Polri di Papua Tengah masih jauh dari angka ideal.
“Idealnya Polda Papua Tengah memiliki 9.907 personel. Namun saat ini kami baru memiliki 3.913 personel. Artinya masih kekurangan hampir 6.000 personel,” ungkap Brigjen Alfred Papare.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan besar mengingat wilayah hukum Polda Papua Tengah mencakup 8 kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya, dengan bentang alam luas dan akses terbatas.
Meski demikian, Kapolda optimistis target pemenuhan personel dapat dicapai secara bertahap.
“Dalam lima tahun ke depan, minimal 85 persen kebutuhan personel ideal bisa terpenuhi melalui rekrutmen berkelanjutan,” ujarnya.
Pada tahun 2024 lalu, Polda Papua Tengah merekrut 90 personel, dan pada tahun 2026 kuota Bintara Polri direncanakan akan ditambah, dengan dukungan pemerintah daerah.

Sinergi Jadi Kunci Menjaga Kamtibmas
Kapolda menegaskan bahwa stabilitas keamanan tidak mungkin dicapai hanya oleh Polri. Dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, menjadi kunci utama.
Ia juga menyinggung penanganan konflik sosial, termasuk perang antarkelompok di wilayah Mimika.
“Dalam banyak kasus, saat aparat masuk dengan pendekatan hukum positif, seringkali diminta dikembalikan ke mekanisme adat. Padahal, pada akhirnya pemerintah juga yang harus menanggung dampak dan kerugiannya,” kata Kapolda.
Karena itu, Polda Papua Tengah terus mendorong dialog, komunikasi, dan kolaborasi agar penyelesaian konflik dapat berjalan adil, damai, dan tidak berlarut-larut.
Operasi Kepolisian dan Penanganan Gangguan Keamanan
Sepanjang 2025, meski baru berusia satu tahun sebagai Polda definitif, Polda Papua Tengah telah menggelar 7 operasi kewilayahan, di antaranya Operasi Keselamatan, Operasi Patuh Noken, Operasi Zebra Noken, Operasi Bina Waspada, hingga Operasi Amole Noken I 2025 yang berlangsung selama 183 hari hingga Mei 2026.
Operasi-operasi tersebut difokuskan pada penanggulangan gangguan kamtibmas, termasuk ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah rawan seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mimika, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai, dengan dukungan penuh satuan Brimob.
Kapolda menegaskan kesiapan jajarannya untuk menjamin rasa aman masyarakat, khususnya dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang dilaksanakan secara humanis dan terbuka.

Evaluasi, Keterbukaan, dan Harapan 2026
Dalam sambutan reflektifnya, Kapolda menekankan bahwa Refleksi Akhir Tahun bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum evaluasi menyeluruh atas kinerja Polri.

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu kami membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif dari masyarakat dan media,” tegasnya.
Menatap tahun 2026, Polda Papua Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, profesionalisme SDM, transparansi penegakan hukum, serta memperkuat sinergi lintas sektor demi terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan sejahtera.
“Kepercayaan publik adalah modal utama Polri,” tutup Kapolda. (RED)