Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, TNI, Polri, serta PT Pertamina Nabire menemukan sejumlah pelanggaran dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nabire.
Sidak tersebut melibatkan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire yang diwakili Asisten I Bidang Pembangunan Isaias Zonggonau, Bagian Perekonomian Daerah (Perekda), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat TNI–Polri. Sementara dari pihak Pertamina, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Branch Manager PT Pertamina Nabire, Muhammad Rizaldi Suryanto.

Tim gabungan melakukan pemeriksaan di tiga SPBU, yakni SPBU Wadio, SPBU Bumi Wonorejo, dan SPBU Bukit Meriam. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, sekaligus menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan di lapangan.
Temuan Pelanggaran di Lapangan
Dalam kegiatan sidak tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU.
Pelanggaran yang ditemukan antara lain adanya kendaraan yang memodifikasi tangki bahan bakar dengan kapasitas lebih besar dari standar, penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai, serta kendaraan yang masih beroperasi meskipun sertifikat uji kelayakan kendaraan atau KIR telah kedaluwarsa.
Temuan tersebut diketahui setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kendaraan serta mencocokkan data kendaraan dengan barcode yang digunakan saat pengisian BBM bersubsidi.

Mariana Sawaki dari Bagian Perekonomian Daerah (Perekda) Pemkab Nabire mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terungkap berkat ketelitian petugas yang melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan.
“Petugas memeriksa kelengkapan kendaraan serta barcode yang digunakan untuk pengisian BBM di SPBU. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pemerintah Akui Temuan Jadi Bahan Evaluasi

Asisten I Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Nabire, Isaias Zonggonau, membenarkan bahwa selama pelaksanaan sidak tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.
Menurutnya, temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Nabire.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan agar distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi, dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kami menemukan beberapa pelanggaran di lapangan dan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ke depan kita perlu mencari solusi terbaik agar pelanggaran seperti ini bisa diminimalisir,” kata Isaias kepada awak media.
Pentingnya Pengawasan dan Peran Masyarakat
Isaias menambahkan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan BBM di lapangan.
“Kontrol dari pemerintah sangat penting, tetapi masyarakat juga harus ikut berperan dengan memberikan laporan jika ada penyimpangan. Dengan keterbukaan informasi dan kerja sama semua pihak, pengawasan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dorongan Pengawasan Rutin
Lebih lanjut, Isaias menyampaikan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di wilayah Nabire.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap tiga bulan sekali, sehingga potensi penyalahgunaan BBM dapat ditekan dan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lebih tertib.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana membentuk tim pemantau guna memastikan pengawasan terhadap distribusi BBM dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal. Ke depan kami berharap tim gabungan dapat turun secara rutin untuk melakukan pengawasan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Data Temuan Akan Dilaporkan ke Pimpinan
Pemerintah Kabupaten Nabire juga akan mengumpulkan seluruh data temuan dari kegiatan sidak tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Hasil temuan di lapangan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah penataan distribusi BBM, termasuk kemungkinan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan agar lebih efektif.
Menurut Isaias, upaya tersebut penting dilakukan mengingat kebutuhan BBM di wilayah Nabire cukup besar, terlebih wilayah tersebut juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melayani beberapa daerah di sekitarnya.
“Data dari lapangan akan kami laporkan kepada pimpinan agar dapat dipelajari dan diputuskan langkah terbaik. Harapannya ke depan distribusi BBM bisa lebih tertib dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya. (RED-GALA MANDIRI)