IMG-20261119-WA0085

Samsat Nabire Ajak Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ribuan Kendaraan Masih Menunggak

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Kepala Samsat Nabire, Nicolas Boas F. Mayor, mengimbau masyarakat di Kabupaten Nabire, baik pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat, agar segera memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih banyaknya kendaraan yang belum melakukan registrasi dan pembayaran pajak, sekaligus adanya program pemutihan atau penghapusan denda pajak yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Nico menjelaskan, berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari seribu kendaraan roda empat milik masyarakat yang belum datang untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak.
Menurutnya, program pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa dibebani denda keterlambatan.
Program tersebut telah dilaksanakan dalam dua periode. Untuk periode kedua, pelayanan pemutihan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026, dengan batas waktu yang disampaikan hingga 16 Desember 2026.
Pemutihan Pajak untuk Mendorong Peningkatan PAD
Nico menyampaikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengajak seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD) baik di tingkat Provinsi Papua Tengah maupun Kabupaten Nabire.
Selain masyarakat umum, pihaknya juga mengharapkan dukungan aparatur sipil negara (ASN), instansi pemerintah, TNI, Polri, serta perusahaan BUMN yang memiliki kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi agar turut memenuhi kewajiban perpajakan.
Kendaraan Berpelat Luar Diminta Segera Melakukan Mutasi
Selain persoalan tunggakan pajak, Samsat Nabire juga menyoroti masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nabire menggunakan nomor polisi dari luar daerah.
Nico meminta pemilik kendaraan yang telah berdomisili dan menggunakan kendaraannya di Nabire agar segera mengurus pencabutan berkas atau mutasi kendaraan sehingga dapat menggunakan nomor polisi sesuai wilayah administrasi Papua Tengah.
Ia menegaskan bahwa penertiban administrasi kendaraan sangat penting karena berkaitan langsung dengan potensi penerimaan PAD daerah.
Pihaknya juga mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan dengan dokumen tidak lengkap atau pelat nomor tempelan agar segera melapor kepada pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, untuk dilakukan pendataan dan penertiban.
Menurutnya, kendaraan yang beroperasi di wilayah Nabire turut memanfaatkan fasilitas dan kebutuhan daerah, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, sudah selayaknya administrasi kendaraan ditertibkan agar kontribusi pajaknya juga dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Pelayanan Samsat Terintegrasi Secara Online
Niko menjelaskan bahwa Samsat merupakan unit pelayanan di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Setelah terbentuknya Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, pelayanan Samsat tetap berada dalam struktur pemerintah provinsi melalui unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Ia memastikan bahwa sistem pelayanan Samsat di wilayah Papua Tengah telah terintegrasi secara online. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemudahan untuk mengurus administrasi dan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi SIGNAL maupun layanan Samsat Online (www.samsat.online) untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran.
“Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat memanfa’atkan laman www.samsat.online untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran secara nontunai melalui transfer,” ujar Nico Boas.
Apabila terdapat wajib pajak yang merasa jumlah kewajiban atau denda yang harus dibayarkan masih cukup besar, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan tim bidang pendapatan untuk mendapatkan verifikasi dan penjelasan terkait kemungkinan keringanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, wajib pajak dapat datang ke kantor Samsat dengan menunjukkan bukti pembayaran untuk proses pencetakan dokumen atau notis pajak.

Target Penerimaan Pajak Hampir Tercapai


Dalam keterangannya, Nico juga mengungkapkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Nabire mencapai sekitar Rp16,61 miliar.
Hingga saat wawancara berlangsung, realisasi penerimaan disebut masih menyisakan kekurangan sekitar Rp1 miliar lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Untuk mengejar target tersebut, Samsat Nabire tidak bekerja sendiri. Pihaknya mendapat dukungan dan pendampingan dari Bidang Pendapatan, khususnya bagian perencanaan dan PDRD, yang secara rutin melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap perkembangan penerimaan pajak.
Berbagai upaya juga telah dilakukan, termasuk rapat koordinasi dengan bidang terkait serta kegiatan penagihan secara langsung atau door to door kepada wajib pajak.
Salah satu kegiatan tersebut telah dilaksanakan di wilayah Kalibobo dan masih terus berjalan.
Nico berharap melalui berbagai upaya tersebut, target penerimaan pajak yang diberikan pemerintah provinsi dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditentukan pada 16 Desember 2026.
Kendaraan yang Ditarik Dealer Juga Menjadi Perhatian
Samsat Nabire turut menyoroti adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak karena berbagai persoalan, termasuk kendaraan yang ditarik kembali oleh pihak dealer akibat pemiliknya tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
Selain itu, masih terdapat potensi kendaraan yang belum terdata secara optimal, termasuk kendaraan yang berada di lingkungan mitra kerja dan kendaraan yang saat ini berada di Polres.
Karena itu, pihaknya berharap adanya koordinasi antara Samsat, kepolisian, dealer, serta masyarakat untuk melakukan pendataan dan penertiban administrasi kendaraan.
Nico menyebutkan bahwa potensi kendaraan yang perlu ditertibkan di wilayah Nabire masih mencapai ribuan unit. Hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditangani bersama guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Samsat Siap Membantu Masyarakat
Pada kesempatan tersebut, Nico Boas menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah datang ke kantor Samsat untuk melengkapi dokumen kendaraan dan membayar pajak tepat waktu.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan Samsat melibatkan tiga unsur utama, yakni kepolisian, bidang pendapatan, dan Jasa Raharja. Ketiganya memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administrasi kendaraan, perpajakan, serta perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penanganan santunan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk pengurusan balik nama kendaraan, masyarakat diwajibkan membawa BPKB asli dan KTP. Sementara untuk proses mutasi kendaraan, masyarakat dapat datang langsung ke kantor Samsat guna memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.
Niko menegaskan bahwa seluruh jajaran Samsat yang berada di wilayah Nabire, Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya siap membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan serta menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kendaraan.
Masyarakat Diminta Tidak Menunda Pembayaran Pajak
Menutup keterangannya, Niko kembali mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire, agar memanfaatkan sisa waktu program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebelum berakhir pada 16 Desember 2026.
Ia berharap masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak, kendaraan berpelat luar daerah, maupun kendaraan dengan dokumen yang belum lengkap agar segera mendatangi kantor Samsat untuk mendapatkan pelayanan dan penyelesaian administrasi.
“Kami berharap masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan lainnya agar segera melengkapi surat-surat kendaraan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Kami dari Samsat siap melayani dan membantu masyarakat,” demikian disampaikan Nico Boas F. Mayor.
Melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, diharapkan penerimaan PAD Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire semakin meningkat sehingga dapat mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *