NABIRE, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI –Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Persoalan stunting dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu, pemerintah distrik dan kampung, dunia usaha, organisasi mitra pembangunan, serta masyarakat.
Sebagai bagian dari langkah memperkuat koordinasi dan sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar Rapat Lintas Sektoral Perangkat Daerah Pengampu Stunting, Jumat (28/8/2026), bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Nabire. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Tim PASTI-Papua Wahana Visi Indonesia dan diikuti oleh sejumlah OPD terkait yang memiliki peran dalam mendukung program percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Rapat lintas sektoral tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh OPD pengampu untuk menyatukan persepsi, mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan, sekaligus menyusun langkah konkret yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Perwakilan PASTI-Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Christine Sagala, dalam sambutannya mengajak seluruh OPD untuk membangun kerja sama yang lebih kuat dan terintegrasi dalam upaya mempercepat pencegahan serta penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
Menurut Julia, PASTI-Papua merupakan salah satu proyek yang diarahkan untuk mempercepat penurunan kasus stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan teknis dalam mendukung pemerintah daerah menjalankan berbagai intervensi yang berkaitan dengan perbaikan gizi dan pencegahan stunting.

“Ini merupakan program penguatan teknis dari Kementerian Kesehatan yang didanai oleh PT Freeport Indonesia dan juga dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia,” ungkap Julia.
Ia menjelaskan, persoalan stunting membutuhkan kerja bersama karena berbagai program dan intervensi tersebar di sejumlah OPD. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung sesuai kebutuhan masyarakat.
Julia menilai, keterpaduan program harus dibangun mulai dari tingkat kabupaten hingga distrik dan kampung. Setiap pihak perlu mengetahui program yang sedang dilaksanakan, sasaran intervensi, perkembangan data, serta berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Tim ini merupakan salah satu tim yang penting untuk bergerak dan bekerja bersama agar apa yang dikerjakan oleh seluruh pihak di kabupaten juga diketahui oleh distrik dan kampung. Begitu juga dengan data-data yang ada, bahwa yang namanya tim harus tahu satu sama lain, walaupun mungkin penganggaran dan perencanaannya ada di OPD yang terpisah,” jelasnya.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih program sekaligus memperkuat efektivitas intervensi. Dengan adanya komunikasi lintas OPD, berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan mitra pembangunan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia berharap rapat tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan langkah konkret yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD pengampu sesuai tugas dan kewenangannya.
Hasil pertemuan tersebut juga diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan PASTI-Papua Wahana Visi Indonesia, termasuk dalam melihat perkembangan prevalensi stunting serta menyesuaikannya dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nabire.
“Pemerintah Kabupaten Nabire telah merumuskan angka prevalensi stunting untuk lima tahun ke depan dan itu juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dibuka Sekretaris Bapperida Nabire

Rapat Lintas Sektoral Perangkat Daerah Pengampu Stunting tersebut dibuka oleh Sekretaris Bapperida Kabupaten Nabire, Zakeus Petege.
Dalam sambutannya, Zakeus menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan pembangunan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai tanggung jawab sektor kesehatan.
“Berbicara tentang stunting bukan hanya berbicara masalah kesehatan. Stunting memiliki multi efek dan berdampak ke banyak hal, misalnya kesehatan, bisnis dan ekonomi, produktivitas, juga pendidikan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dampak stunting dapat dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap tumbuh kembang dan kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berisiko menghadapi hambatan dalam perkembangan kemampuan belajar dan menerima pengetahuan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang.
Karena itu, menurut Zakeus, penanganan stunting harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas dan melibatkan berbagai sektor. Faktor penyebab stunting tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, kemiskinan, lingkungan tempat tinggal, sanitasi, akses terhadap air bersih, pola asuh, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, hingga akses terhadap pelayanan dasar.
“Menangani stunting butuh keterlibatan berbagai pihak. Kita berharap bisa duduk bersama, berkolaborasi untuk menyusun atau mengidentifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan, selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi stunting di Kabupaten Nabire,” ujarnya.

Zakeus menilai keberpihakan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting. Keberpihakan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, perencanaan program yang terarah, penganggaran yang memadai, serta pelaksanaan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia berharap masing-masing OPD pengampu dapat melihat kembali peran dan kontribusinya dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Tidak hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan program masing-masing, tetapi juga memastikan kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah dan memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadi sasaran.
“Sesudah ada kebijakan, kita harus bisa mengenali dan mengidentifikasi kendala untuk selanjutnya menyusun tindak lanjut dalam mengatasi masalah stunting,” katanya.
Menurutnya, proses identifikasi masalah menjadi penting karena setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda. Kondisi masyarakat di tingkat distrik dan kampung perlu menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan, sehingga kebijakan dan program yang dirancang di tingkat kabupaten dapat diterjemahkan secara tepat di lapangan.
Selain kebijakan dan anggaran, Zakeus menekankan pentingnya membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diperlukan agar koordinasi lintas sektor tidak hanya berlangsung pada saat rapat, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan.
Melalui rapat lintas sektoral ini, Pemkab Nabire berharap seluruh OPD pengampu dapat semakin memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya percepatan penurunan stunting. Setiap OPD diharapkan mampu menyelaraskan program, berbagi informasi dan data, serta membangun pola kerja kolaboratif yang lebih efektif.

Sinergi tersebut juga diharapkan dapat diperluas hingga pemerintah distrik dan kampung, mengingat sebagian besar intervensi dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung langsung di tingkat paling bawah.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, Pemkab Nabire optimistis berbagai persoalan yang menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanganan stunting dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.
Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka prevalensi stunting, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi, tumbuh kembang anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. OPD pengampu, pemerintah distrik dan kampung, mitra pembangunan, dunia usaha, serta masyarakat perlu bergerak dalam satu arah dan tujuan agar target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)