IMG_20261107_212735_197

Kewenangan Pengelolaan Tambang Batuan Ada di Provinsi, John NR Gobai Dinas ESDM Tertibkan Aktivitas Pertambangan di Mimika dan Nabire

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas serta perizinan usaha pertambangan batuan dan pasir di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja dan peninjauan langsung yang dilakukan John NR Gobai beberapa hari lalu di sepanjang ruas jalan Timika, Kabupaten Mimika, menuju Wagete, Kabupaten Deiyai. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi di lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas pertambangan di daerah.
Menurut John NR Gobai, hasil peninjauan lapangan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah, terutama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia menegaskan, pengelolaan pertambangan batuan, pasir, maupun Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan usaha semata. Pemerintah juga harus memastikan bahwa keberadaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan wilayah adat tersebut.
Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Tambang Batuan
John NR Gobai menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batuan telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Beberapa regulasi yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang bagi pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian kewenangan perizinan dan pembinaan usaha pertambangan tertentu, termasuk komoditas mineral bukan logam dan batuan.
Dengan adanya pendelegasian kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penataan perizinan pertambangan batuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Di samping itu, pelaksanaan kewenangan pemerintahan di Tanah Papua juga perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
John juga menyoroti telah disahkannya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Tengah tentang Pertambangan Rakyat. Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum, serta membuka ruang partisipasi masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat.
Pemilik Hak Ulayat Harus Menjadi Prioritas


Lebih lanjut, John NR Gobai menekankan bahwa dalam proses penataan dan pemberian izin usaha pertambangan, pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah di lokasi pertambangan.
Menurutnya, masyarakat pemilik hak ulayat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika potensi kekayaan alam yang berada di wilayah adat mereka dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan ekonomi.
Sebaliknya, masyarakat adat harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan, proses pengelolaan, hingga pelaksanaan kegiatan pertambangan. Keberadaan mereka harus mendapatkan perhatian dan penghormatan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Ia berpandangan bahwa penataan perizinan pertambangan perlu dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, serta pemilik hak ulayat.
Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan sosial, sengketa lahan, maupun konflik berkepanjangan di kemudian hari.
John juga mendorong agar pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat memberikan prioritas kepada masyarakat lokal, khususnya kelompok masyarakat adat dan pemilik hak ulayat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengakuan atas hak-haknya, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka.
Pertambangan Tertib Berpotensi Meningkatkan PAD
Menurut John, apabila pengelolaan pertambangan batuan dan pasir di Papua Tengah ditata secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, sektor tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus dikelola secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sekaligus masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Karena itu, pemerintah provinsi perlu memastikan seluruh aktivitas pertambangan memiliki legalitas yang jelas, memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan.
Penertiban bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan usaha, melainkan untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang sehat, tertib, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Ia menilai, pemerintah tidak boleh membiarkan potensi sumber daya alam di Papua Tengah terus dimanfaatkan tanpa pengawasan dan pengaturan yang memadai. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Minta Dinas ESDM Buka Kantor Cabang di Timika
Secara khusus, John NR Gobai meminta Dinas ESDM Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah konkret melalui beberapa agenda strategis.
Pertama, melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban terhadap seluruh perizinan serta aktivitas usaha pertambangan batuan dan pasir di Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan wilayah lain di Provinsi Papua Tengah.
Kedua, memastikan kebijakan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilik tanah untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pertambangan di wilayahnya sesuai persyaratan hukum yang berlaku.
Ketiga, membuka kantor cabang atau unit pelayanan Dinas ESDM dan Dinas Tenaga Kerja (Naker) di Timika, Kabupaten Mimika.
Menurutnya, keberadaan kantor pelayanan tersebut penting untuk mendekatkan akses pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan para pelaku usaha, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Mimika dan sekitarnya.
Dengan adanya pelayanan yang lebih dekat, masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh informasi, mengurus kebutuhan administrasi, menyampaikan pengaduan, serta mendapatkan kepastian pelayanan terkait sektor energi, sumber daya mineral, dan ketenagakerjaan.
Pemerintah Harus Hadir Melindungi Kepentingan Masyarakat
John NR Gobai berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak hanya melihat pertambangan sebagai sektor yang menghasilkan pendapatan ekonomi, tetapi juga sebagai sektor yang berkaitan erat dengan hak masyarakat adat, penguasaan tanah, perlindungan lingkungan, dan masa depan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah harus dikelola dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat setempat.
Penataan pertambangan batuan dan pasir di Mimika serta Nabire diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik di seluruh wilayah Papua Tengah.
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Tengah, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan, ketidakjelasan perizinan, dan terabaikannya hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan segera mengambil langkah nyata agar potensi tambang batuan dan pasir dapat dikelola secara tertib, legal, berkelanjutan, serta benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat dan pendapatan bagi daerah. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *