filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 128;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 44;

Ketua DPRK Nabire Sambut Positif Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027

Nabire, Papua Tengah -GALA MANDIRI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Nancy Karolin Worabay, menyambut positif pelaksanaan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nabire Tahun 2027 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nabire (Bapperida).

Menurut Nancy Worabay, penyusunan RKPD sudah semestinya diawali dengan konsultasi publik agar dokumen perencanaan daerah benar-benar mengadopsi serta mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Nabire.

“Dengan didahului konsultasi publik, RKPD yang ditetapkan nantinya dapat tersusun secara baik dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Kabupaten Nabire atas inisiatif tersebut. “Kami dari DPRK mengapresiasi Bapperida. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik dan luar biasa dalam menyusun RKPD Tahun 2027,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRK Nabire, Hendra Cipta, menyampaikan bahwa kegiatan Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Nabire Tahun 2027 dilaksanakan pada Selasa (24/2/2026) di Aula Bapperida Kabupaten Nabire.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Konsultasi publik ini harus dilakukan secara terbuka, supaya masyarakat di setiap distrik, kampung, dan wilayah dapat menyampaikan aspirasinya. Pemerintah daerah wajib mendengarkan keluhan masyarakat,” ujarnya.
Hendra juga mengingatkan agar pembangunan daerah dilakukan secara merata dan berkeadilan. Menurutnya, tidak boleh terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Nabire.
“Pembangunan daerah harus dirasakan secara adil. Jangan sampai satu wilayah mendapatkan semuanya, sementara wilayah lain terabaikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRK sebagai lembaga pengawasan dan kontrol akan mengawal seluruh program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah.

“Kami akan mengawal dan mendukung seluruh program pemerintah daerah sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nabire,” pungkasnya. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *