NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRPT) Papua Tengah mulai mematangkan empat rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) inisiatif legislatif yang menyentuh sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kebudayaan, penguatan ekonomi masyarakat hingga pengaturan hak keuangan dan administratif anggota dewan.
Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Paripurna Non-APBD DPR Papua Tengah, Kamis (12/11/2026). Selain membahas empat rancangan regulasi, forum tersebut juga mengagendakan penyampaian laporan Badan Kehormatan terkait penyusunan dan pelaksanaan tata beracara dewan.
Empat Raperdasi yang menjadi perhatian dalam agenda legislasi tahun 2026 itu masing-masing mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kebudayaan Daerah, serta Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si. Dalam arahannya, Suripatty menjelaskan bahwa seluruh rancangan tersebut telah melalui tahapan pencermatan dan harmonisasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI di Jayapura.
Menurutnya, proses harmonisasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap materi yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memiliki landasan yang kuat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga memberikan penghargaan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah atas koordinasi dan kerja yang telah dilakukan hingga tahapan harmonisasi. Dukungan pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD dinilai menjadi unsur penting dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Suripatty berharap komunikasi dan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pembentukan regulasi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 membawa tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat serta semangat pelaksanaan otonomi khusus.
Dalam konteks tersebut, keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP), penghormatan terhadap adat istiadat dan pemerataan pelayanan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan setiap kebijakan daerah.
Pada sektor pendidikan, pemerintah berharap Raperdasi berbasis kearifan lokal mampu menjembatani standar pendidikan nasional dengan realitas kehidupan masyarakat Papua Tengah. Faktor geografis, bahasa daerah dan kondisi akses pendidikan perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Sementara di bidang kebudayaan, regulasi yang disusun diharapkan menjadi instrumen untuk melindungi sekaligus mengembangkan warisan budaya daerah, termasuk bahasa, seni tradisional dan adat istiadat. Pemerintah menegaskan bahwa kemajuan pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas serta nilai-nilai budaya masyarakat adat.
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu fokus melalui Raperdasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, khususnya OAP, perempuan dan generasi muda, dalam memperoleh akses permodalan, peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha hingga perluasan pemasaran.
Potensi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan dinilai perlu dikembangkan agar menghasilkan produk bernilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Adapun terkait Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah, pemerintah mengingatkan agar penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
Pengaturan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban jabatan, kemampuan keuangan daerah serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengharapkan pembahasan seluruh Raperdasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dan kelompok yang akan terdampak oleh pemberlakuan regulasi tersebut. OPD terkait diminta menyiapkan data serta masukan substantif sebagai bahan penyempurnaan rancangan.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan DPR Papua Tengah diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa perbedaan pandangan selama proses pembahasan merupakan bagian dari dinamika pembentukan kebijakan, sepanjang diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal menuju pembahasan lebih mendalam oleh panitia khusus DPR Papua Tengah bersama tim pemerintah provinsi. Hasil pembahasan nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi mampu menghadirkan kebijakan yang implementatif, melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. (RED-GALA MANDIRI)


Leave A Comment