Kris Mara : “HKTI Nabire Perkuat Sinergi dengan Pemkab, Siap Perjuangkan Kesejahteraan Petani”

NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI –Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Periode 2026-2031 secara resmi dilantik. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Hotel Cartensz, Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika, Sabtu (3/10/2026).

Salah satu DPC HKTI yang dilantik adalah DPC HKTI Kabupaten Nabire dan Kristivel Mara, A.Md.Tek secara resmi akan memimpin HKTI Kabupaten Nabire 5 tahun kedepan.
Pelantikan dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi serta Litbang dan Kajian Strategis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Manimbang Kaharyadi.

Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran pengurus DPN HKTI, antara lain Wasekjen Bidang Kelautan dan Perikanan Prasetya Adhi Patria, Sekretaris Bidang Hilirisasi Haja Eptati Komarudin, dan Ketua Koperasi Produsen DPN HKTI Diana Widiastuty.

HKTI Nabire Perkuat Sinergi dengan Pemkab, Siap Perjuangkan Kesejahteraan Petani

Pasca dilantik sebagai Ketua DPC Kabupaten Nabire, Kristovel Mara menegaskan
komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Kris Mara menyatakan, HKTI Nabire  siap untuk mengambil peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat petani. Peran tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi petani secara langsung, serta mendorong lahirnya kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia mengatakan bahwa HKTI Nabire akan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah pembangunan pertanian nasional serta mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kabupaten Nabire berkomitmen untuk menjadi jembatan strategis dalam mendukung tugas Ketua DPD HKTI Papua Tengah, Bapak Aner Maisini, sesuai arah pembangunan pertanian Indonesia dan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Kris Mara.
Menurutnya, sinergi antara organisasi petani dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan pertanian. Melalui kerja sama yang terarah, berbagai persoalan yang dihadapi petani diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program yang efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menilai bahwa peran HKTI semakin strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional, terlebih Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI. Karena itu, HKTI Nabire berkomitmen untuk berkontribusi melalui penguatan organisasi, pendampingan petani, serta pembangunan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Lima Pilar Program HKTI Nabire Periode 2026–2031
Dalam menjalankan tugas organisasi, DPC HKTI Kabupaten Nabire periode 2026–2031 telah menetapkan lima pilar utama yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja.
Pertama, penguatan organisasi. HKTI Nabire akan melakukan konsolidasi internal pascapenyatuan dualisme kepengurusan, sekaligus memperkuat struktur dan koordinasi organisasi mulai dari tingkat pusat, daerah, cabang hingga kelompok tani di tingkat akar rumput. Penguatan ini diharapkan dapat membangun organisasi yang solid, profesional, dan mampu memperjuangkan kepentingan petani secara konsisten.
Kedua, peningkatan kesejahteraan petani. HKTI berkomitmen mendorong peningkatan pendapatan petani melalui penguatan akses pasar, perlindungan nilai ekonomi hasil pertanian, serta upaya menjaga stabilitas harga komoditas. Dengan demikian, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari hasil usaha taninya.
Ketiga, pengembangan kapasitas dan kompetensi petani. Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan teknis, edukasi agribisnis, serta pengenalan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan mekanisasi dan digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Keempat, kebijakan dan advokasi untuk perlindungan petani. HKTI Nabire akan berupaya menjadi wadah penyaluran aspirasi petani dalam proses penyusunan kebijakan publik. Selain itu, organisasi juga mendorong perlindungan terhadap hak-hak petani, termasuk dalam menghadapi persoalan agraria, sengketa lahan, dan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan aktivitas pertanian.
Kelima, pengembangan kemitraan strategis.

HKTI akan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, sektor swasta, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan usaha tani, memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil pertanian.
Dorong Keterlibatan HKTI dalam Kebijakan Daerah
Sejalan dengan lima pilar tersebut, Kris Mara berharap Pemerintah Kabupaten Nabire dapat melibatkan DPC HKTI secara aktif dalam proses perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian di daerah.
Menurutnya, HKTI memiliki posisi penting karena dapat menjembatani kepentingan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat petani. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi petani, mulai dari keterbatasan sarana produksi, akses pemasaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga persoalan distribusi bantuan pertanian.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Nabire dapat melibatkan DPC HKTI secara aktif sebagai bridging institution atau jembatan dalam perumusan kebijakan pertanian daerah,” katanya.
Ia menegaskan, keterlibatan HKTI tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya dengan membantu menghubungkan kelompok tani dengan program bantuan yang tersedia, sekaligus mendorong pengawasan agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau petani yang membutuhkan.
“Kami siap membantu pemerintah dalam menyalurkan aspirasi petani di lapangan, mendistribusikan program bantuan, serta memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan tepat sasaran di tingkat kabupaten,” tegasnya.
Ke depan, HKTI Nabire berharap sinergi yang terbangun bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan langkah-langkah konkret bagi kemajuan sektor pertanian. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat produktivitas dan ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, DPC HKTI Kabupaten Nabire bertekad menjadikan organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah perjuangan petani. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, advokasi kebijakan, dan kemitraan lintas sektor, HKTI Nabire berharap pembangunan pertanian di Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (RED-GALA MANDIRI)