Nabire, Papua Tengah-GALA MANDIRI – Insiden keracunan makanan yang dialami siswa SMA Negeri 2 Kudus akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik perhatian serius dari berbagai daerah, termasuk Papua Tengah. Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menilai kejadian tersebut sebagai peringatan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program strategis nasional itu.

Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan bahwa MBG sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai masih menyimpan banyak celah.
“Program ini sangat baik dan harus kita dukung. Tapi ketika justru menimbulkan keracunan massal pada anak-anak sekolah, maka negara wajib melakukan evaluasi secara serius,” kata Paulina, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, kasus keracunan MBG bukan sekadar persoalan teknis dapur, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan dari hulu ke hilir. Padahal, dalam skema Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dirancang keterlibatan tenaga ahli gizi dan unsur pengawasan keuangan.
“Pertanyaannya, di mana fungsi pengawasan itu berjalan? Kalau sistemnya kuat, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Paulina mengingatkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, keberhasilan maupun kegagalannya akan menjadi sorotan publik secara nasional.
“Ini bukan program kecil. Citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipertaruhkan,” tegasnya.
Sebagai perempuan dan ibu, Paulina juga menyoroti aspek kelayakan dan keamanan pangan. Ia menilai, keracunan massal hampir mustahil terjadi jika bahan makanan segar, berkualitas, serta diolah di dapur yang bersih dan memenuhi standar kesehatan.
“Kalau masakannya layak dan bahannya baik, paling hanya satu-dua anak yang bermasalah karena alergi atau kondisi kesehatan tertentu. Tapi ini terjadi secara massal,” jelasnya.
Dalam konteks itu, Paulina menyampaikan dukungannya terhadap wacana alternatif penyaluran MBG, termasuk gagasan pemberian bantuan dalam bentuk dana yang dikelola langsung oleh keluarga atau komunitas.
“Ibu-ibu lebih tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Ini patut dipertimbangkan sebagai opsi kebijakan,” katanya.
MRP Papua Tengah juga menyatakan kesiapan mendukung rencana pembentukan dapur mandiri atau dapur adat yang dikelola oleh mama-mama Papua. Konsep tersebut dinilai selaras dengan semangat Otonomi Khusus Papua yang mengutamakan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
“Jika pemerintah provinsi membuka ruang kerja sama, MRP siap terlibat. Dapur adat bukan hanya soal makanan, tapi juga soal keadilan sosial dan pemberdayaan,” pungkas Paulina. (RED-GALA MANDIRI)