Intan Jaya, Papua Tengah- Galamandiri – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya dari Partai Perindo, Aljono Bagau, memberikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi damai yang digelar oleh berbagai unsur dan elemen masyarakat di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Selasa (28/10/2025).

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Intan Jaya tersebut diikuti oleh sejumlah warga dari berbagai kalangan yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menghentikan penempatan aparat militer dalam jumlah besar di wilayah Intan Jaya.

Para peserta aksi menilai, kehadiran aparat militer dan pembangunan pos-pos di sekitar perkampungan penduduk telah menimbulkan keresahan dan rasa takut di kalangan warga. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya sejumlah warga sipil di Kampung Swanggama dan beberapa lokasi lain di Intan Jaya yang diduga terjadi saat pelaksanaan operasi militer.

Menanggapi aksi tersebut, Aljono Bagau menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menyalurkan pendapatnya secara damai.

“Saya memberikan apresiasi kepada warga Intan Jaya yang menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib. Aksi ini membuka mata semua pihak atas keresahan serta kekhawatiran yang selama ini dirasakan masyarakat,” ungkap Aljono Bagau kepada media.

Menurutnya, aspirasi masyarakat melalui demonstrasi adalah amanah yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, termasuk DPRK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun institusi TNI dan Polri.

Meskipun tidak berada di tempat saat aksi berlangsung, Aljono menegaskan bahwa DPRK Intan Jaya tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan suara rakyat.

Ia juga menyatakan sepakat dengan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, yang sebelumnya menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut seharusnya diterima langsung oleh lembaga DPRK.

“Saya sependapat dengan Bupati bahwa DPRK harus hadir menerima aspirasi masyarakat. Namun saat ini, kami menghadapi kendala teknis karena kantor DPRK belum memiliki fasilitas alat tulis kantor (ATK) dan sarana kerja yang memadai,” jelas Aljono.

Sebagai penutup, Aljono Bagau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidakhadiran lembaga DPRK di lokasi saat aksi berlangsung, seraya berkomitmen untuk memastikan aspirasi warga tetap diteruskan dan diperjuangkan melalui jalur kelembagaan. (red)