‎‎
‎Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan definitif, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley menggelar refleksi kinerja pemerintahan melalui dialog publik yang menghadirkan jurnalis senior Andi F. Noya, Jumat (20/2/2026).
‎Kegiatan bertajuk “Satu Tahun Kepemimpinan Meki Nawipa dan Deinas Geley” itu berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi serta diliput berbagai media baik cetak maupun online.. Dalam forum tersebut, gubernur dan wakil gubernur memaparkan capaian tahun pertama sekaligus arah kebijakan strategis lima tahun ke depan.

‎Sebagai provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah dinilai membutuhkan fondasi pembangunan yang kuat dan terarah. Nawipa menegaskan, tahun pertama pemerintahannya difokuskan pada peletakan dasar kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
‎Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pilar
‎Di hadapan Andi F. Noya, Nawipa menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil.
‎“Kita harus kasih kesempatan anak-anak miskin dan anak-anak di berbagai daerah agar mereka punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan, supaya bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
‎Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat sebanyak 217 siswa telah menerima program pendidikan gratis sesuai komitmen kampanye. Bantuan pendidikan juga diberikan kepada 150 siswa di lembaga pendidikan unggulan. Selain itu, dukungan pembiayaan diberikan kepada ribuan mahasiswa asal Papua Tengah yang menempuh studi di dalam maupun luar negeri.

‎

Penguatan kualitas sumber daya manusia turut dilakukan melalui sertifikasi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta transformasi digital pendidikan dengan distribusi 200 unit laptop dan perangkat pendukung lainnya.
‎Program sekolah sepanjang hari (full day school) disertai penyediaan makanan bergizi juga dijalankan. Selain meningkatkan kualitas belajar, program ini membuka peluang kerja bagi mama-mama Papua yang dilibatkan dalam penyediaan konsumsi siswa.
‎Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan terutama bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah terpencil, sebagai bagian dari fondasi pembangunan jangka panjang.
‎Sinergi Provinsi dan Kabupaten
‎Nawipa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi, sementara pendidikan dasar berada di bawah kabupaten/kota.
‎Menurutnya, pembagian peran yang jelas serta dukungan anggaran dan regulasi akan memastikan pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan.

‎

Tata Kelola Transparan dan Berbasis Data
‎Dalam dialog tersebut, Nawipa juga menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data, terutama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat lintas agama.
‎Salah satu kebijakan yang disoroti adalah rencana pemberian jaminan sosial bagi pelayan keagamaan lintas agama melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah tengah melakukan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran.
‎“Kita bicara data. Kalau datanya sudah valid dan memenuhi syarat, maka eksekusi bisa dilakukan. Tapi ini harus jujur dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
‎Program 1.000 Motor dan Pemberdayaan Ekonomi
‎Di bidang ekonomi, pemerintah meluncurkan program bantuan 1.000 unit sepeda motor bagi perempuan muda yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bantuan tersebut dirancang sebagai alat kerja produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi, distribusi material pembangunan, hingga usaha kecil di kampung-kampung.

‎Program ini menjadi bagian dari skema pemberdayaan berbasis vokasi dan kewirausahaan lokal yang terintegrasi dalam agenda besar “Bangkit Papua Tengah”.
‎Wakil Gubernur Deinas Geley menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan sosial dan pelayanan bagi masyarakat paling bawah, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
‎“Fondasi utama kita adalah generasi masa depan. Karena itu, penguatan sosial dan ekonomi keluarga menjadi prioritas,” ujarnya.
‎Infrastruktur Sosial dan Penguatan BUMD
‎Pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan panti asuhan berkapasitas 200 orang yang tersebar di lima wilayah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
‎Di sektor ekonomi strategis, pemerintah mendorong pembentukan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di bidang pertambangan, guna memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat.

‎Intervensi ekonomi turut difokuskan pada sektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian.
‎Pengembangan komoditas kopi di wilayah Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Deiyai menjadi prioritas, disertai pendampingan budidaya, pengendalian hama, hingga pascapanen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.
‎Pemerintah juga membangun ekosistem usaha melalui koperasi, UMKM, dan industri kecil agar hasil bumi memiliki pasar yang jelas. Penataan pertambangan rakyat dilakukan sesuai kewenangan agar lebih tertib dan berpihak pada masyarakat kecil.
‎Gubernur Nawipa menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Papua Tengah yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.
‎“Semua program ini adalah pondasi. Kita sedang menancapkan dasar untuk generasi dan masa depan anak cucu Papua Tengah,” pungkasnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa dan Deinas Geley

Visi :
“Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing. Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan

Penjabaran Visi ke dalam 7 Misi :
1.Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatif
2.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tertib dimana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal
5. Melestarikan kekayaan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
6. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.

(RED-GALA MANDIRI)