NABIRE, Papua Tengah – GALA MANDIRI –Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dengan meluncurkan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (1/7/2026).
Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, mengatakan integrasi SP2D Online dengan sistem perbankan memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara real time sehingga memangkas tahapan administrasi yang selama ini masih dilakukan secara manual.
Selain itu, penggunaan KKPD diharapkan mampu mendorong transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah, meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, serta mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah, Alexander Manansang, menjelaskan bahwa implementasi SP2D Online dan KKPD merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah didorong untuk segera mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut dalam setiap transaksi pemerintahan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja menuju birokrasi yang lebih profesional dan responsif.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mampu beradaptasi dengan sistem elektronik agar pelayanan kepada masyarakat maupun proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan transparan.
Peluncuran tersebut juga mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, yang mengikuti kegiatan secara daring. Ia menilai penerapan SP2D Online menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Agus Fatoni mengungkapkan, hingga 11 Juni 2026 sebanyak 284 pemerintah daerah di Indonesia telah mengimplementasikan SP2D Online. Ia berharap Papua Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital.

Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Gubernur Meki Nawipa dan diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (RED-GALA MANDIRI)