ISU PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG DI INTAN JAYA

Adanya informasi terkait pemberhentian sembilan orang kepala kampung di Distrik Biandogha, menuai protes dan pertanyaan dari warga setempat.

Warga mengaku terkejut dan mempertanyakan urgensi kebijakan ini, mengingat situasi di Intan Jaya saat ini dinilai tidak relevan, untuk melakukan pergantian jabatan struktural di tingkat kampung.

Pertanyaan seputar isu pemberhentian massal ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat dalam sebuah pertemuan terbuka di Nabire, yang dilaksanakan tepat pada hari ini, Selasa, 9 Desember 2025.
Pertemuan yang bertempat di Jalan Adibai Karang Barat Nabire tersebut dihadiri oleh lima kepala kampung dan sejumlah warga dari beberapa kampung, di antaranya Kampung Kalawa, Anea, Pitadi, Bugalaga, dan Mbiandogha.

Turut hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya, Aljono Bagau.
Warga yang hadir menyatakan keberatan mereka. Menurut warga, para kepala kampung yang santer diisukan diganti tersebut adalah figur-figur pilihan masyarakat yang baru diangkat oleh pemerintah setempat pada tahun 2023, dengan masa jabatan yang seharusnya berlangsung hingga tahun 2029 mendatang.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Kampung Pitadi, Sepanya Widigipa, dan Kepala Kampung Anea, Amatus Widigipa, mewakili sembilan kepala kampung yang diisukan diganti.

Kedua orang Kepala Kampung ini mengaku terkejut lantaran informasi pergantian dilakukan secara sepihak dan tanpa konfirmasi atau sosialisasi terlebih dahulu, kepada pihak terkait maupun warga.
Mereka mempertanyakan motivasi di balik kebijakan Pemerintah Daerah Intan Jaya tersebut, terutama karena sejumlah program pembangunan di kampung-kampung telah terlanjur direncanakan untuk dilaksanakan bersama warga. Keduanya mendesak adanya klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.

Menanggapi keresahan ini, Anggota DPRK Intan Jaya, Aljono Bagau, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengajak semua pihak untuk menahan diri dan bertindak dengan kepala dingin.
Aljono Bagau meminta pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah Intan Jaya untuk segera meninjau ulang dan menyelesaikan persoalan ini secara bertanggung jawab.

Aljono Bagau menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan bersama, terutama menjelang perayaan Hari Raya Natal di bulan Desember ini.

Pemerintah daerah Intan Jaya diharapkan segera memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi terkait isu ini demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.( RED GALA MANDIRI )