Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI – Suara para kepala suku mengemuka dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Kasdam XVII/Cenderawasih dengan Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Pemkab Nabire, serta tokoh masyarakat, Selasa (24/2/2026) di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB). Dalam forum tersebut, isu keamanan, persatuan, hingga penguatan peran adat dalam menjaga stabilitas daerah menjadi pokok pembahasan.

“Selama saya ada di Nabire, masyarakat Dhani tidak pernah demo atau bikin kacau. Kalau ada, sampaikan sekarang,” ujarnya di hadapan forum.
Namun demikian, Ayub mengaku prihatin atas sejumlah peristiwa yang belakangan terjadi di beberapa titik, termasuk di wilayah Legari. Ia menegaskan, jika ada individu dari komunitasnya yang terbukti melanggar hukum, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya kepala suku D3N, saya malu hati kalau ada yang buat salah dan membawa nama orang Dhani. Kalau itu barang bukti benar, silakan proses sesuai hukum,” katanya.
Ia juga meminta agar persoalan keamanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada TNI-Polri. Menurutnya, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus bersatu menjaga Papua Tengah ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan adat dan budaya dalam membina generasi muda agar tidak mudah terprovokasi.
“Ini bukan politik. Kita pakai adat dan budaya untuk jaga anak-anak kita. Jangan saling dorong, jangan saling tuduh. Musyawarah itu kunci,” tegasnya.
Ayub mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Gubernur Papua Tengah untuk klarifikasi sejumlah persoalan internal adat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memfasilitasi musyawarah adat sebagai solusi penyelesaian konflik.

Senada dengan itu, Kepala Suku Besar Mepago, Melkianus Keiya, menyoroti pentingnya kehadiran negara yang konsisten dan menyentuh hingga ke lapisan masyarakat terkecil. Ia menyebut, secara historis kehadiran negara di Papua diterima melalui para kepala suku, namun sebagian janji yang pernah disampaikan dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
“Negara sudah hadir dan diterima dengan baik. Tapi ada kepala-kepala suku yang masih kecewa karena janji-janji itu belum sepenuhnya dirasakan,” ujarnya.
Melkianus juga menyinggung persoalan kenakalan remaja dan tindak kriminalitas yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari faktor pembinaan dan lapangan kerja. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih serius menciptakan peluang kerja serta memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga adat melalui dana pembinaan atau hibah.
“Kalau ada dana pembinaan lembaga adat, ingat kepala-kepala suku. Mereka turun langsung ke lapangan, hadapi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif dan pembinaan sosial lebih efektif ketimbang sekadar tindakan represif.

Sementara itu, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, berbicara lugas mengenai tanggung jawab bersama menjaga Nabire. Ia menegaskan bahwa tanah Nabire adalah rumah bersama seluruh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kalau saya tahu Nabire kacau dari dulu, saya tidak kasih tanah ini untuk dipakai. Ini rumah kita bersama,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa dinamika daerah sebagai ibu kota provinsi baru memang membawa tantangan tersendiri, termasuk meningkatnya intensitas persoalan sosial. Namun menurutnya, konflik dapat diminimalisir melalui komunikasi yang rutin antara pemerintah dan para kepala suku.
“Kalau ada konflik antar suku, pemerintah fasilitasi kita duduk bersama. Jangan langsung pakai kekerasan. Pendekatan persuasif lebih baik,” tegasnya.
Otis juga mengusulkan pertemuan rutin semacam coffee morning antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh adat agar persoalan bisa dibicarakan sejak dini sebelum membesar.

Sekda Papua Tengah: Negara Harus Hadir dan Tidak Boleh Takut
Menutup rangkaian penyampaian, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan permohonan maaf Gubernur yang tidak dapat hadir karena agenda rapat sebelumnya. Ia menegaskan prinsip utama pemerintah daerah dalam menghadapi situasi keamanan.
“Negara harus tetap hadir. Apapun kejadiannya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Silwanus menekankan bahwa dalam kondisi apapun, pelayanan publik harus tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh unsur.
“TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, pemerintah provinsi dan kabupaten tidak bisa sendiri. Kita harus bersatu. Yang hebat bukan satu orang, tapi tim,” katanya.
Menurutnya, teror atau gangguan keamanan kerap bertujuan mengganggu pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk tidak terprovokasi dan tetap fokus pada tugas masing-masing.
“Saya yakin dengan persatuan yang kita bangun hari ini, kita bisa menyelesaikan banyak persoalan,” tutupnya.

Pertemuan di Makorem 173/PVB tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para pemangku adat. Di tengah dinamika keamanan yang masih menjadi tantangan, seluruh pihak sepakat bahwa persatuan, komunikasi intensif, serta penguatan peran adat dan pelayanan publik menjadi fondasi utama menjaga stabilitas di Nabire dan Papua Tengah. (RED-GALA MANDIRI)