“IMS Bukan Penyakit Biasa, Komitmen Pemkab Nabire Mencegah HIV-Aids Melalui Layanan Kolaborasi Lintas Sektoral”
NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS serta Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus HIV dan PIMS, faktor risiko penularan, pentingnya deteksi dini, akses pemeriksaan, hingga ketersediaan layanan pengobatan.
Dialog interaktif tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, yakni Ketua KPA Kabupaten Nabire, Yonni Lamech Jimclif Nawari; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, S.Kep.Ns., M.Kes.; Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Agustina Elvin, S.Kep.Ns.; Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, Alfred Lambey, S.KM., M.Kes.; Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Pingky Pancawardani; serta Pengelola Program PIMS Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Mariana Mei Lenni, S.Tr.Kes.

Melalui dialog tersebut, para narasumber menekankan bahwa penanggulangan HIV-PIMS tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
1. HIV-PIMS Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Daerah
Penyebaran Kasus Menjangkau Wilayah Perkotaan hingga Distrik dan Kampung
Mengawali dialog interaktif, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numobogre, menjelaskan bahwa infeksi menular seksual masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, faktor perilaku seksual berisiko masih menjadi salah satu penyebab penularan infeksi menular seksual. Persoalan ini tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau sejumlah distrik dan kampung di Kabupaten Nabire.
Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, persoalan tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, baik kawasan pesisir pantai barat, kepulauan, maupun wilayah timur Kabupaten Nabire.
Kondisi ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan melalui bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), untuk terus meningkatkan edukasi, pemeriksaan, serta penanganan sejak dini.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami risiko infeksi menular seksual. Penyakit yang sering dianggap sepele tersebut dapat berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih serius apabila tidak segera diketahui dan ditangani.
Karena itu, edukasi dan pemeriksaan dini menjadi langkah penting untuk mencegah penularan lebih luas, termasuk risiko penularan HIV.
2. KPA Dorong Masyarakat Tidak Takut Melakukan Pemeriksaan
Menghapus Stigma dan Membangun Keberanian untuk Tes HIV
Ketua KPA Kabupaten Nabire, Yonni Lamech Jimclif Nawari, mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV-AIDS adalah masih adanya stigma, diskriminasi, serta ketakutan masyarakat untuk memeriksakan diri.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih merasa terintimidasi dan takut apabila harus menjalani pemeriksaan HIV. Padahal, mengetahui status kesehatan sejak dini merupakan langkah penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
Oleh karena itu, KPA Kabupaten Nabire akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat guna membangun kesadaran serta memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa orang dengan HIV (ODHIV) tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan secara produktif dengan dukungan pengobatan dan pendampingan yang tepat.
KPA ingin memastikan masyarakat tidak lagi memandang HIV sebagai alasan untuk mengucilkan seseorang. Sebaliknya, masyarakat harus memberikan dukungan agar setiap orang berani melakukan pemeriksaan dan mendapatkan layanan kesehatan.
KPA Kawal Rencana Regulasi Daerah untuk Memperkuat Pencegahan

Selain sosialisasi, KPA Kabupaten Nabire juga berupaya menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) KPA tahun 2026 melalui pengawalan rencana tindak lanjut (RTL).
Yonni menjelaskan, KPA telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
Menurutnya, keberadaan payung hukum sangat diperlukan agar berbagai langkah penertiban dan pencegahan dapat dilaksanakan secara terarah serta memiliki dasar hukum yang jelas.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain peredaran minuman beralkohol, penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi, termasuk tempat karaoke dan sejumlah homestay yang disalahgunakan.
Ia menilai, upaya penertiban akan sulit dilakukan secara maksimal apabila tidak didukung regulasi pemerintah daerah.
Karena itu, KPA berkomitmen mengawal hasil Rakor 2026 agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan atau peraturan daerah sebagai landasan bersama dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Nabire.
3. Dinas Kesehatan Perkuat Screening, Konseling, dan Penanganan PIMS

Sebanyak 32 Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Disiapkan untuk Pelayanan
Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Alfred Lambey, S.KM., M.Kes., menjelaskan bahwa Kabupaten Nabire memiliki jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pemeriksaan dan penanganan infeksi menular seksual.
Ia menyebutkan bahwa pelayanan dilakukan melalui puskesmas, rumah sakit, serta klinik yang tersedia di wilayah Kabupaten Nabire.
Dalam upaya pencegahan dan pengendalian PIMS, terdapat sejumlah tahapan pelayanan yang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan.
Pertama, screening atau pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya infeksi. Kegiatan ini dilakukan melalui penemuan kasus secara aktif maupun pasif, terutama pada pasien umum, ibu hamil, serta kelompok populasi kunci yang memiliki risiko penularan lebih tinggi.
Kelompok tersebut antara lain perempuan pekerja seks (WPS), laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), serta pengguna napza suntik.
Kedua, anamnesis dan konseling oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan bidan. Tahapan ini bertujuan menggali riwayat kesehatan dan faktor risiko pasien sekaligus memberikan pemahaman mengenai penyakit serta langkah penanganannya.
Ketiga, pemeriksaan klinis dan laboratorium sesuai kebutuhan medis. Pemeriksaan dapat meliputi pemeriksaan genital, pengambilan sampel atau swab, serta pemeriksaan untuk mendeteksi sifilis, hepatitis, dan infeksi lainnya.
Keempat, pemberian edukasi mengenai perilaku seksual yang lebih aman, termasuk penggunaan kondom sebagai salah satu upaya mengurangi risiko penularan.
Kelima, konseling kepatuhan pengobatan dan penanganan pasangan seksual. Alfred menekankan bahwa pasangan seksual juga perlu mendapatkan informasi, pemeriksaan, dan penanganan sesuai indikasi medis agar risiko penularan berulang dapat dicegah.
Kerahasiaan Pasien dan Kepatuhan Pengobatan Menjadi Prioritas
Alfred juga mengingatkan masyarakat agar tidak malu melakukan pemeriksaan HIV maupun PIMS di fasilitas kesehatan.
Ia memastikan bahwa pelayanan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan pasien. Informasi kesehatan seseorang tidak boleh disebarluaskan secara sembarangan.
Selain itu, pasien yang telah terdiagnosis harus mengikuti pengobatan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan arahan tenaga medis.
Ia turut memperkenalkan PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), yaitu obat pencegahan HIV yang diberikan kepada orang dengan risiko penularan tertentu setelah melalui penilaian tenaga kesehatan.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko perlu berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan secara berkala agar dapat memperoleh layanan pencegahan yang sesuai.
4. Testing HIV dan Pengobatan ARV Gratis bagi Masyarakat

Sebanyak 34 Titik Layanan Pemeriksaan dan Pengobatan
Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Agustina Elvin, S.Kep.Ns., menjelaskan bahwa salah satu strategi utama pemerintah dalam menekan penyebaran HIV adalah meningkatkan testing atau pemeriksaan HIV secara sukarela melalui layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing).
Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nabire untuk memeriksakan status kesehatannya secara sukarela tanpa harus menunggu munculnya gejala.
Menurutnya, apabila seseorang dinyatakan positif HIV, yang bersangkutan harus segera mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV).
Agustina menegaskan bahwa pengobatan ARV bagi orang dengan HIV telah disediakan secara gratis melalui dukungan pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan.
Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Nabire memiliki 32 puskesmas, satu rumah sakit, dan satu klinik swasta dalam jaringan pelayanan yang disampaikan pada kesempatan tersebut. Fasilitas-fasilitas ini didorong untuk menyediakan layanan pemeriksaan HIV dan PIMS bagi masyarakat.
Layanan PDP Diperluas hingga Sejumlah Distrik
Selain layanan pemeriksaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga mengembangkan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) bagi pasien HIV.
Agustina menyebutkan bahwa terdapat sekitar 17 layanan PDP yang telah didesentralisasikan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk wilayah Distrik Nabire, terdapat tujuh layanan. Sementara itu, layanan lainnya tersebar di Nabire Barat sebanyak dua layanan, Teluk Kimi dua layanan, Wanggar dua layanan, serta satu layanan di Distrik Yaro.
Selain itu, pelayanan juga didukung oleh Klinik Santa Rafael dan RSUD Nabire.
Dengan penyebaran layanan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, perawatan, maupun pengobatan dapat mengakses fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Dinas Kesehatan juga memiliki fasilitas pemeriksaan molekuler atau PCR untuk mendukung pemantauan pasien HIV. Salah satunya melalui pemeriksaan viral load setelah pasien menjalani pengobatan ARV sesuai jadwal yang ditetapkan tenaga medis.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui apakah jumlah virus dalam tubuh pasien telah tersupresi atau terkendali melalui pengobatan.
5. Kasus IMS di Nabire Mencapai 1.507 Orang
Pemeriksaan Dini Menjadi Kunci Mencegah Peningkatan HIV

Pengelola Program Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Mariana Mei Lenni, S.Tr.Kes., mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga September 2026, jumlah kasus IMS di Kabupaten Nabire tercatat mencapai 1.507 kasus.
Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi perhatian serius bagi jajaran kesehatan daerah.
Menurut Mariana, IMS perlu mendapat perhatian khusus karena sejumlah infeksi menular seksual dapat meningkatkan risiko seseorang tertular HIV.
Ia mengibaratkan IMS sebagai pintu masuk yang harus diperkuat melalui berbagai upaya pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan agar risiko penularan HIV dapat ditekan.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan kesehatan.
Mariana menegaskan bahwa pemeriksaan IMS bukanlah sesuatu yang memalukan ataupun menjadi aib. Sebaliknya, pemeriksaan merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap kesehatan dirinya sendiri, keluarga, dan generasi mendatang.
Ia memastikan bahwa seluruh jaringan layanan kesehatan yang disiapkan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa IMS dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat sesuai jenis infeksi dan petunjuk tenaga kesehatan.
Dengan demikian, deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi sekaligus mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Tekankan Edukasi dan Pelayanan Komprehensif

HIV Tidak Selalu Menunjukkan Gejala pada Tahap Awal
Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Pingky Pancawardani, menekankan pentingnya pengetahuan yang benar mengenai infeksi menular seksual.
Menurutnya, IMS merupakan kelompok besar yang mencakup berbagai jenis penyakit dengan karakteristik, gejala, penanganan, dan waktu penyembuhan yang berbeda-beda.
HIV merupakan salah satu infeksi yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan melalui pengobatan ARV secara teratur.
Ia juga menjelaskan bahwa penularan infeksi tertentu tidak selalu berkaitan dengan hubungan seksual yang baru terjadi. Seseorang dapat saja terinfeksi sejak beberapa waktu sebelumnya tanpa menunjukkan gejala, kemudian baru mengetahui status kesehatannya setelah menjalani pemeriksaan.
Selain itu, beberapa infeksi seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau melalui mekanisme penularan lainnya sesuai jenis penyakit.
Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan munculnya gejala sebagai alasan untuk melakukan pemeriksaan.
Cek Kesehatan Gratis Dimanfaatkan untuk Deteksi Dini
dr. Pingky turut mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan.
Menurutnya, setiap individu perlu memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan yang berkaitan dengan penyakit menular maupun penyakit tidak menular sesuai ketentuan program.
Melalui screening, tenaga kesehatan dapat menemukan orang yang mengalami infeksi meskipun belum merasakan gejala.
Apabila ditemukan kasus, fasilitas kesehatan dapat segera melakukan penanganan, pengobatan, pendampingan, maupun rujukan sesuai kebutuhan pasien.
Ia berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Papua Tengah dapat mengambil peran aktif dalam memperluas jangkauan pemeriksaan dan penanggulangan IMS serta HIV.
Enam Pilar Pelayanan Komprehensif dan Berkesinambungan
Dalam kesempatan tersebut, dr. Pingky juga menekankan pentingnya membangun layanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan.
Menurutnya, pelayanan HIV-PIMS tidak cukup hanya menyediakan pemeriksaan dan obat-obatan, tetapi harus didukung sistem pelayanan yang kuat.
Ia menjelaskan enam pilar penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan tersebut.
Pertama, komitmen pimpinan dan tenaga pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki komitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan.
Kedua, keterlibatan komunitas terdampak. Masyarakat dan komunitas yang terdampak perlu dilibatkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Mereka dapat berperan membantu menjangkau, mengajak, dan mendampingi anggota masyarakat lainnya untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Ketiga, ketersediaan layanan yang komprehensif. Fasilitas kesehatan harus mampu menyediakan pelayanan secara menyeluruh sesuai kapasitas dan kewenangannya, mulai dari pemeriksaan, konseling, pengobatan, hingga pendampingan.
Keempat, integrasi dan desentralisasi pelayanan. Setiap layanan harus saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga perlu terus mendekatkan ketersediaan obat dan pelayanan kepada masyarakat.
Kelima, penguatan jejaring pelayanan dan sistem rujukan. Fasilitas kesehatan harus memiliki jejaring kerja sama dengan rumah sakit maupun fasilitas lainnya. Pasien yang kondisinya telah stabil dapat dirujuk kembali ke layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya agar akses pengobatan tetap terjaga dan beban biaya transportasi dapat dikurangi.
Keenam, komitmen terhadap keberlangsungan operasional layanan. Fasilitas kesehatan harus benar-benar siap memberikan pelayanan, baik dari sisi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, sarana, maupun kepastian jadwal pelayanan.
dr. Pingky berharap enam pilar tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada manusia, bukan semata-mata pada penyakit yang dideritanya.
Dengan demikian, tidak boleh ada stigma maupun diskriminasi terhadap orang yang sedang menjalani pemeriksaan atau pengobatan HIV-PIMS.
7. Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci Penanggulangan HIV-PIMS
Masyarakat Diajak Berani Memeriksakan Diri dan Menghilangkan Stigma
Melalui dialog interaktif RRI Nabire tersebut, seluruh narasumber sepakat bahwa penanggulangan HIV-AIDS dan PIMS membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, fasilitas kesehatan, KPA, komunitas, serta masyarakat.
Peningkatan kasus IMS yang mencapai 1.507 kasus hingga September 2026 menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi semata.
Pemeriksaan dini, kepatuhan pengobatan, penguatan fasilitas kesehatan, edukasi perilaku seksual yang aman, serta penghapusan stigma harus terus dilakukan secara bersama-sama.
Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga diharapkan terus memperkuat layanan hingga menjangkau masyarakat di distrik dan kampung, sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pemeriksaan dan pengobatan.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan HIV-PIMS bukan hanya diukur dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, berani melakukan pemeriksaan, serta memberikan dukungan kepada sesama tanpa diskriminasi.
Pesan utama yang disampaikan dalam dialog tersebut adalah bahwa pemeriksaan kesehatan bukanlah aib, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan masa depan generasi berikutnya.
Data HIV dan IMS Menjadi Perhatian Serius
Berdasarkan data yang disampaikan dalam dialog interaktif tersebut, persoalan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kabupaten Nabire masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tercatat sebanyak 10.790 kasus HIV, sementara jumlah kasus IMS mencapai 1.507 kasus hingga September 2026. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan, pemeriksaan dini, dan penanganan penyakit menular seksual masih membutuhkan perhatian serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. (RED-GALA MANDIRI)


Leave A Comment