Nabire, Papua Tengah – GALA MANDIRI– Di tengah keterbatasan personel, sarana, dan tantangan geografis Papua Tengah yang tidak mudah, Polda Papua Tengah dinilai mampu menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi sepanjang tahun 2025. Penilaian ini datang dari Kepala Suku Besar (KSB) Wate Kabupaten Nabire, Otis Monei, S.Sos., M.Si, usai mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Polda Papua Tengah.
Sebagai pemimpin adat yang sehari-hari hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput, Otis Monei mengaku mengikuti secara saksama paparan capaian kinerja yang disampaikan Kapolda Papua Tengah. Baginya, refleksi akhir tahun bukan sekadar laporan angka, tetapi cermin dari kerja keras aparat kepolisian yang bertugas di wilayah dengan tantangan ekstrem.
“Kalau kita melihat Papua Tengah ini, geografisnya berat. Antarkabupaten berjauhan, sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Personel terbatas, fasilitas juga masih kurang. Tapi dalam kondisi seperti ini, Polda Papua Tengah masih bisa bekerja maksimal. Ini patut kita hargai,” ujar Otis dengan nada tenang namun penuh keyakinan.

Polda Baru, Tantangan Lama
Sebagai institusi yang relatif baru berdiri, Polda Papua Tengah dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Mulai dari membangun sistem organisasi, memperkuat sumber daya manusia, hingga memastikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan di delapan kabupaten yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda-beda.
Otis Monei menilai, keterbatasan tersebut justru dijawab dengan pendekatan yang lebih humanis. Ia menyoroti turunnya angka kriminalitas yang disampaikan dalam refleksi akhir tahun sebagai bukti bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi sosial yang dilakukan Kapolda beserta jajarannya mulai membuahkan hasil.
“Angka kriminalitas menurun, gangguan keamanan juga bisa ditekan. Ini tidak datang tiba-tiba. Ada sosialisasi yang terus dilakukan, ada pendekatan secara personal kepada masyarakat, bahkan komunikasi internal untuk meredam potensi konflik. Ini cara kerja yang baik dan patut dilanjutkan,” katanya.
Bagi Otis, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan. Dan kepercayaan, menurutnya, hanya bisa tumbuh jika aparat hadir sebagai bagian dari masyarakat.
Harapan Besar dari Tanah Adat
Dalam refleksi tersebut, Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan sejumlah target yang belum sepenuhnya tercapai sepanjang 2025. Namun bagi Otis Monei, hal itu adalah hal yang wajar, mengingat usia Polda Papua Tengah yang masih sangat muda.
“Pak Kapolda juga sudah jujur menyampaikan bahwa belum semua target tercapai. Tapi itu bukan kegagalan. Itu justru menjadi evaluasi untuk ke depan. Harapan kita, apa yang belum tercapai bisa disusul di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Otis pun menyampaikan harapan agar dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Polri, semakin diperkuat untuk Papua Tengah. Ia menilai, pelayanan kepolisian di wilayah ini membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut hajat hidup masyarakat di delapan kabupaten.
“Kita berdoa supaya semua kebutuhan ini bisa dipenuhi. Kalau fasilitas lengkap, personel cukup, pelayanan pasti lebih baik. Dan ujungnya masyarakat yang merasakan dampaknya,” tuturnya.

Dari Suku Wate untuk Negara
Salah satu perhatian utama KSB Wate adalah rencana pembangunan markas Polda Papua Tengah di wilayah Wanggar, Kabupaten Nabire. Otis menegaskan bahwa tanah adat untuk pembangunan markas tersebut telah dibebaskan oleh Suku Wate sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kehadiran negara.
“Tanah itu dari Suku Wate dan sudah kami bebaskan. Ini bentuk komitmen kami sebagai masyarakat adat untuk mendukung keamanan dan ketertiban di Papua Tengah,” tegasnya.
Ia berharap, langkah masyarakat adat ini dapat direspons cepat oleh pemerintah pusat dan Mabes Polri.
“Kami harap Bapak Kapolri dan pemerintah pusat membuka diri dan memberikan perhatian serius. Kantor Polda ini pusat pelayanan bagi masyarakat delapan kabupaten. Kalau bisa, pembangunan sudah mulai di tahun 2026,” kata Otis penuh harap.

Prioritaskan Anak Papua
Tak hanya soal infrastruktur, Otis Monei juga menaruh perhatian besar pada persoalan sumber daya manusia. Ia mendorong agar rekrutmen anggota Polri di Papua Tengah ke depan lebih memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), khususnya generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum memiliki pekerjaan.
“Banyak anak-anak Papua yang sehat, kuat, dan punya kemauan untuk mengabdi. Kami minta agar mereka diprioritaskan menjadi polisi untuk mengisi kekurangan personel. Jangan terlalu banyak mendatangkan dari luar,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan anak-anak asli Papua sebagai anggota Polri akan memperkuat ikatan emosional antara aparat dan masyarakat.
“Kalau orang Papua jadi polisi di tanahnya sendiri dan bertugas di sini, pendekatannya pasti berbeda. Mereka paham adat, paham budaya, paham masyarakatnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa permintaan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, yang mengatur porsi 80 persen bagi Orang Asli Papua dan 20 persen bagi non-OAP.
“Undang-undang sudah jelas. Kepentingan Orang Asli Papua harus diprioritaskan. Tapi kita juga tidak menutup ruang bagi non-OAP yang lahir dan besar di Papua. Semua harus berjalan adil,” pungkasnya.
Di penghujung refleksi, Otis Monei kembali menegaskan dukungan masyarakat adat terhadap Polda Papua Tengah. Baginya, keamanan adalah fondasi utama bagi pembangunan.
“Kalau keamanan terjaga, pembangunan bisa jalan. Dan kalau pembangunan jalan, masyarakat bisa hidup lebih baik. Itu harapan kita bersama untuk Papua Tengah,” tutupnya. (RED)