Urbanus Beanal :  “Kisruh Musda KNPI Mimika, Minta Proses Organisasi Berjalan Jujur, Demokratis, dan Profesional”

TIMIKA, PAPUA TENGAH–GALA MANDIRI – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal, menyoroti pelaksanaan Sidang Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip organisasi dan demokrasi.
Menurut Urbanus Beanal, berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang diterimanya, rangkaian Rapimpurda dan Musda KNPI Kabupaten Mimika yang digelar di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo pada awalnya berlangsung dengan tertib dan lancar. Namun, situasi berubah ketika tahapan pemilihan ketua memasuki proses penentuan, yang kemudian memicu perbedaan pendapat hingga berujung pada keributan di dalam forum.
Ia menjelaskan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa terdapat dua calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari DPC KNPI tingkat distrik serta sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Akan tetapi, dalam proses selanjutnya muncul dugaan adanya upaya untuk menggagalkan hasil perolehan suara tersebut, sehingga memicu ketegangan di antara peserta sidang.
“Persoalan yang terjadi kemudian diserahkan kepada KNPI Provinsi Papua Tengah untuk mendapatkan penyelesaian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Mimika justru menerbitkan surat keputusan (SK) secara sepihak kepada orang tertentu. Keputusan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat maupun di kalangan pemuda Mimika,” tegas Urbanus.
Ia menilai, seorang Ketua Caretaker memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga netralitas serta memastikan seluruh tahapan Musda berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mengedepankan kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan menghormati mekanisme demokrasi organisasi.
Urbanus juga mengingatkan agar kepemimpinan organisasi kepemudaan di Kabupaten Mimika dibangun di atas semangat persatuan serta menghormati nilai-nilai kebersamaan di tanah Amungsa dan Bumi Kamoro. Menurutnya, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda tanpa membedakan latar belakang, kelompok, maupun kepentingan politik tertentu.
Selain menyoroti persoalan di tubuh KNPI, Urbanus turut meminta Pemerintah Kabupaten Mimika agar memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri daerah untuk berpartisipasi dan memimpin organisasi-organisasi yang memperoleh pembinaan maupun dukungan dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa organisasi seperti KONI Kabupaten Mimika, KNPI Kabupaten Mimika, KADIN Kabupaten Mimika, ASKAB PSSI Kabupaten Mimika, hingga PESPARAWI Kabupaten Mimika harus dikelola secara terbuka, profesional, dan inklusif. Organisasi-organisasi tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya didominasi oleh kelompok tertentu ataupun dijadikan ruang bagi kepentingan tim sukses politik.
“Semua organisasi itu adalah milik masyarakat Kabupaten Mimika. Karena itu, setiap putra-putri daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, mengabdi, dan mengambil bagian dalam membangun kepemudaan, olahraga, ekonomi, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Urbanus berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menghormati aturan organisasi, dan menjaga persatuan agar dinamika yang terjadi dalam Musda KNPI Kabupaten Mimika tidak menimbulkan perpecahan di kalangan generasi muda. Ia menilai, organisasi kepemudaan harus menjadi wadah yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, demokratis, dan memiliki komitmen untuk membangun Kabupaten Mimika serta Provinsi Papua Tengah secara bersama-sama. (RED-GALA MANDIRI)