TIMIKA, PAPUA TENGAH – GALA MANDIRI – Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada anak asli Amungme dan Kamoro untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembersihan dan pemeliharaan jalan di wilayah Kota Timika.
Menurut Urbanus, kegiatan penyapuan, pembersihan, dan pemeliharaan lingkungan jalan tidak semata-mata dipandang sebagai pekerjaan rutin, tetapi dapat dijadikan sarana pembelajaran sekaligus proses pemberdayaan masyarakat asli setempat. Melalui keterlibatan langsung, anak-anak Amungme dan Kamoro dapat memperoleh pengalaman dalam mengelola pekerjaan, tenaga kerja, administrasi hingga keuangan usaha.
Urbanus menegaskan, pemberdayaan masyarakat asli harus dilakukan secara nyata dan tidak sebatas menggunakan label “putra daerah”. Ia meminta agar apabila suatu pekerjaan diperuntukkan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, maka pelaksana maupun pemilik badan usaha yang mengerjakan pekerjaan tersebut benar-benar berasal dari masyarakat setempat.
“Kalau bisa, pekerjaan penyapuan dan pembersihan jalan di wilayah Kota Timika diberikan kepada CV milik Amungme dan Kamoro. Setiap satu tahun dapat diberikan kesempatan kepada satu CV, kemudian tahun berikutnya diganti dengan CV Amungme atau Kamoro lainnya,” ujar Urbanus.
Ia menilai pola pemberian kesempatan secara bergiliran dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pengusaha lokal untuk berkembang. Dengan sistem tersebut, tidak hanya satu atau dua pelaku usaha yang memperoleh pekerjaan, tetapi semakin banyak masyarakat Amungme dan Kamoro yang mendapatkan pengalaman mengelola pekerjaan secara profesional.
“Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang belajar mengelola pekerjaan, tenaga kerja, keuangan, dan bertanggung jawab sebagai pemilik CV,” katanya.
Urbanus mengatakan, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap CV yang diberikan kesempatan. Menurutnya, pemberian pekerjaan kepada pengusaha lokal bukan berarti memberikan pekerjaan tanpa tanggung jawab, melainkan membuka kesempatan untuk membuktikan kemampuan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha asli daerah.
“Kami tidak meminta pekerjaan diberikan tanpa tanggung jawab. Berikan kesempatan untuk belajar, bekerja, mengelola CV, dan membuktikan kemampuan. Pemerintah harus membina dan mengevaluasi, sehingga ke depan semakin banyak pengusaha Amungme dan Kamoro yang mampu berdiri sendiri,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Mimika dapat membangun sistem yang transparan, adil, dan memiliki mekanisme pergantian atau pembagian kesempatan yang jelas. Dengan demikian, program pemeliharaan jalan tidak hanya menghasilkan lingkungan kota yang bersih dan terawat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat asli Mimika.
Urbanus menilai keterlibatan pengusaha Amungme dan Kamoro dalam pekerjaan-pekerjaan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari proses kemandirian ekonomi masyarakat. Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemampuan mereka agar ke depan mampu menangani pekerjaan dengan skala yang lebih besar.
Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Mimika harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat asli untuk menjadi pelaku utama, bukan hanya sebagai tenaga kerja. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus membuka akses, memberikan pendampingan, serta melakukan evaluasi agar pengusaha lokal semakin profesional dan mampu bersaing.
“Jangan sampai nama putra daerah hanya digunakan sebagai nama, tetapi yang menjalankan dan memiliki CV justru orang lain. Masyarakat Amungme dan Kamoro harus diberikan kesempatan nyata untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri,” pungkas Urbanus. (RED-GALA MANDIRI)