NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Kepolisian Resor (Polres) Nabire bersama Pemerintah Kabupaten Nabire mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal rencana penataan kawasan Pantai Nabire dan relokasi aktivitas perdagangan ke kawasan Taman Gizi.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan proses penataan berjalan tertib serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Polisi juga membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya para pedagang yang terdampak kebijakan tersebut.

Pada Senin (7/9/2026), personel Sat Intelkam Polres Nabire melakukan pemantauan situasi sekaligus berdialog dengan para pedagang di kawasan Pantai Nabire, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo.
Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Intelkam Polres Nabire AKP Sugiarto, S.H., didampingi KBO Sat Intelkam AIPTU Zulham CH Arlan.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawenari bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah menyampaikan penjelasan terkait rencana pemerintah melakukan penataan kawasan Pantai Nabire.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kawasan pantai akan diarahkan menjadi ruang publik yang lebih tertata dan nyaman. Sementara itu, aktivitas perdagangan dan kuliner direncanakan dipusatkan di kawasan Taman Gizi.
Polres Nabire memastikan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan komunikasi dan dialog. Para pedagang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun keberatan secara langsung sehingga persoalan dapat dibicarakan tanpa menimbulkan ketegangan.
Kapolres Minta Semua Tahapan Sesuai Prosedur

Usai berdialog dengan masyarakat di kawasan pantai, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR bersama Wakil Bupati Nabire dan sejumlah pejabat terkait melaksanakan rapat koordinasi di Mapolres Nabire.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Distrik Nabire Yusak Jitmau, Kepala BKSDM Kabupaten Nabire Cyprianus Rahawarin, S.Sos., Kasat Intelkam AKP Sugiarto, S.H., Kasat Reskrim IPTU Bogi Transtanto, S.H., serta Kasi Propam IPDA Anis Kari.
Dalam rapat tersebut, Kapolres menegaskan bahwa proses penataan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.
Polres Nabire, kata dia, sejak awal telah melakukan komunikasi dengan para pedagang untuk mengetahui secara langsung aspirasi, persoalan maupun keberatan yang muncul terkait rencana relokasi.
Pendekatan persuasif dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan benturan di lapangan.
Kapolres juga meminta agar setiap tindakan yang berkaitan dengan penataan maupun relokasi didahului pemberitahuan resmi serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat.
Tinjau Langsung Kawasan Taman Gizi
Pada siang hari, Kapolres Nabire bersama Wakil Bupati dan jajaran terkait kembali turun ke kawasan Taman Gizi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangan kawasan tersebut sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan wisata kuliner.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan. Warga mempertanyakan proses koordinasi serta menyampaikan keberatan terkait rencana penataan dan perluasan kawasan.
Selain itu, muncul pula persoalan mengenai klaim kepemilikan atau hak atas tanah di sekitar lokasi.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres meminta masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan tanah, termasuk sertifikat atau bukti administrasi lainnya, agar membawanya dalam forum pertemuan dan mediasi resmi bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme dialog dan mediasi sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan dasar kepentingannya.
Pembersihan Lahan Dihentikan Sementara

Dalam kunjungan tersebut, proses pembongkaran dan pembersihan lahan menggunakan alat berat di sekitar kawasan Taman Gizi dihentikan sementara.
Penghentian dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan perlunya koordinasi lebih lanjut mengenai status lahan serta rencana penataan kawasan.
Polres Nabire selanjutnya akan terus melakukan pemantauan situasi dan mengumpulkan informasi di lapangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu perselisihan.
Polres Nabire menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penataan Pantai Nabire dan rencana relokasi pedagang secara profesional, humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh rangkaian kegiatan pada Senin (7/9/2026) berlangsung aman dan kondusif.
Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Polres Nabire selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dan mediasi dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik terkait penataan Pantai Nabire, relokasi pedagang, serta pengembangan kawasan Taman Gizi. (RED-GALA MANDIRI)