IMG-20261020-WA0033

‎Pemprov Papua Tengah Sosialisasikan Taman Nasional Mamberamo Foja, Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Kesejahteraan Masyarakat Adat


‎NABIRE, PAPUA TENGAH | GALA MANDIRI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja Tahun 2026 sebagai upaya membangun pemahaman bersama mengenai pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat adat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan tersebut.
‎
‎Kegiatan sosialisasi berlangsung di Hotel Carmel Nabire, Selasa (20/10/2026), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa.
‎
‎Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, masyarakat adat, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja yang berkelanjutan.
‎
‎Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, yang dibacakan pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Papua, atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tersebut.
‎
‎Menurut gubernur, pertemuan ini tidak sekadar membahas kawasan konservasi, tetapi juga menyangkut upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan alam, kepentingan masyarakat adat, dan kebutuhan pembangunan daerah.
‎
‎Taman Nasional Mamberamo Foja merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Papua, terutama karena menyimpan kekayaan hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menjaga alam dan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya berdasarkan pengetahuan serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
‎
‎Karena itu, Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan aspek konservasi semata. Kepentingan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan juga harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan yang diambil.
‎
‎Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan dan kekayaan alam Papua Tengah. Namun, pada saat yang sama, masyarakat adat harus tetap memperoleh ruang untuk menjalani kehidupan, mengembangkan potensi ekonomi, mendapatkan pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
‎
‎Perubahan Status Kawasan Membutuhkan Pemahaman Bersama
‎
‎Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa juga menyoroti perubahan status Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional pada Oktober 2024.
‎
‎Perubahan status tersebut membawa konsekuensi terhadap pola pengelolaan kawasan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang sama di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan serta pengelolaan kawasan ke depan.
‎
‎Kesamaan pemahaman tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan konservasi dapat berjalan secara terarah, sekaligus meminimalkan potensi persoalan yang dapat muncul akibat perbedaan pemahaman di tingkat masyarakat.
‎
‎Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, memandang bahwa konservasi dan pembangunan harus berjalan beriringan. Pembangunan daerah tetap diperlukan untuk membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, komunikasi, pengembangan ekonomi, dan berbagai pelayanan dasar lainnya.
‎
‎Meski demikian, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
‎
‎Menurut gubernur, kemajuan daerah tidak boleh dicapai dengan mengabaikan keberadaan masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menghilangkan identitas, budaya, dan ruang hidup mereka.
‎
‎Masyarakat Adat Harus Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan
‎
‎Salah satu penekanan utama dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa adalah pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.
‎
‎Gubernur meminta agar aspirasi masyarakat didengar secara sungguh-sungguh, termasuk pemahaman mereka mengenai kearifan lokal, batas-batas ruang hidup, tempat-tempat sakral, wilayah berkebun, lokasi berburu, serta sumber-sumber kehidupan yang selama ini mereka jaga.
‎
‎Menurutnya, pengetahuan masyarakat adat merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.
‎
‎Kebijakan yang dirancang tanpa memahami kondisi nyata masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan ketika diterapkan di lapangan. Karena itu, setiap keputusan harus dibangun melalui dialog terbuka, didukung data yang akurat, serta mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang sebenarnya.
‎
‎Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat adat. Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan tidak dipandang sebagai hambatan bagi kehidupan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
‎
‎Pelibatan masyarakat adat juga menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan, tetapi turut memberikan kepastian mengenai penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
‎
‎Empat Harapan dalam Pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja
‎
‎Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Gubernur Papua Tengah berharap dapat dibangun sejumlah kesepahaman bersama yang menjadi dasar pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
‎
‎Pertama, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memahami perubahan status kawasan serta arah pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja ke depan.
‎
‎Kedua, pemerintah dan pengelola kawasan perlu menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan fungsi perlindungan kawasan konservasi. Penyelarasan ini diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
‎
‎Ketiga, seluruh pihak harus membangun komitmen bersama untuk menjaga keanekaragaman hayati serta melindungi ruang kelola tradisional masyarakat adat yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
‎
‎Keempat, pemerintah dan pengelola kawasan harus memberikan perhatian serius terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat adat. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.
‎
‎Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat serta koordinasi yang berkelanjutan di antara seluruh pihak terkait.
‎
‎Sejalan dengan Visi Papua Tengah Emas
‎
‎Lebih lanjut, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja harus sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”
‎
‎Visi tersebut, menurutnya, mengandung tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
‎
‎Papua Tengah diharapkan dapat terus berkembang melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan publik. Namun, seluruh kemajuan tersebut harus tetap disertai dengan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai, dan sumber air yang menjadi penopang kehidupan.
‎
‎Gubernur menegaskan bahwa pemerintah ingin melihat Papua Tengah berkembang tanpa kehilangan kekayaan alamnya. Masyarakat harus semakin sejahtera, tetapi lingkungan tetap terlindungi. Investasi dan pembangunan juga diharapkan berjalan dengan baik, tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
‎
‎Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Perlu Tindak Lanjut dan Koordinasi Berkelanjutan
‎
‎Pada bagian akhir sambutannya, Gubernur Meki Nawipa berharap kegiatan sosialisasi tidak berhenti sebagai pertemuan formal, tetapi dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata yang memberikan manfaat bagi pengelolaan kawasan dan masyarakat di sekitarnya.
‎Ia menekankan pentingnya koordinasi yang terus berjalan serta komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
‎Tindak lanjut tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman bersama, menyelaraskan kebijakan, serta membangun mekanisme komunikasi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan kawasan konservasi.
‎Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KSDA Papua, para tokoh adat, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, dan seluruh pihak yang telah hadir serta memberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut.
‎Melalui sosialisasi ini, diharapkan pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja dapat semakin mengedepankan keseimbangan antara perlindungan keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
‎Dengan kerja sama yang kuat dan keterlibatan semua pihak, kawasan konservasi tersebut diharapkan tetap terjaga sebagai warisan alam yang penting bagi Papua Tengah, sekaligus mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. (RED-GALA MANDIRI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *